Pemerintah Percepat Reformasi Tata Kelola Gula Nasional, Tiga Strategi Jadi Andalan

Jakarta (buseronline.com) - Pemerintah mempercepat pembenahan tata kelola komoditas gula nasional yang selama ini menghadapi berbagai persoalan dari hulu hingga hilir.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, langkah tersebut dilakukan melalui tiga strategi utama, yakni bongkar ratun, pengendalian impor melalui kebijakan larangan dan pembatasan (Lartas), serta revitalisasi industri gula nasional.

Pernyataan itu disampaikan usai mengikuti rapat terbatas dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu. Menurut Amran, langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan sekaligus melindungi petani tebu dalam negeri.

Dari sisi hulu, pemerintah memulai pembenahan dengan fokus pada peremajaan tanaman tebu yang dinilai sudah tidak produktif. Berdasarkan hasil evaluasi nasional, sekitar 70 hingga 80 persen tanaman tebu di Indonesia telah melewati usia optimal.

"Dari total sekitar 500 ribu hektare lahan tebu nasional, lebih dari 300 ribu hektare merupakan tanaman lama yang tidak lagi mampu menghasilkan secara maksimal," ujar Amran.

Untuk itu, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,7 triliun sejak 2025 dan melanjutkannya pada 2026 guna mendukung program bongkar ratun. Program ini menargetkan peremajaan 100 ribu hektare lahan per tahun selama tiga tahun ke depan dengan dukungan subsidi pemerintah.

Di sisi hilir, pemerintah juga menyoroti persoalan tata niaga gula yang dinilai tidak sehat. Di tengah kebutuhan impor yang masih tinggi, gula produksi dalam negeri justru sulit terserap pasar.

Amran mengungkapkan adanya anomali, termasuk turunnya harga molase secara signifikan dari Rp1.900 per liter menjadi sekitar Rp1.000 per liter pada Maret 2026. Kondisi ini berdampak pada kinerja BUMN sektor gula, termasuk kerugian yang dialami PTPN hingga Rp600 miliar.

Lebih lanjut, pemerintah menemukan adanya praktik penyimpangan distribusi gula rafinasi yang masuk ke pasar konsumsi sebagai gula putih, padahal seharusnya diperuntukkan bagi industri.

"Rembesan gula rafinasi ini ditemukan di sejumlah daerah, seperti Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan. Ini tentu merugikan petani dan industri gula nasional," kata Amran.

Sebagai langkah tegas, Presiden telah menginstruksikan penerapan kebijakan Lartas guna mengendalikan arus impor dan menutup celah penyimpangan distribusi. Pemerintah juga mendorong keterlibatan BUMN dalam pengawasan distribusi gula agar lebih efektif.

Selain itu, pemerintah menyiapkan program revitalisasi besar-besaran industri gula nasional guna memperkuat ekosistem dari hulu hingga hilir secara berkelanjutan.

Dengan tiga strategi tersebut, pemerintah optimistis Indonesia dapat segera mencapai swasembada gula konsumsi. Saat ini, produksi gula nasional berada di kisaran 2,6 hingga 2,7 juta ton, sementara kebutuhan gula konsumsi mencapai 2,8 hingga 2,9 juta ton.

Artinya, selisih kebutuhan yang harus dipenuhi hanya sekitar 100 hingga 200 ribu ton. Pemerintah menargetkan kekurangan tersebut dapat ditutup paling lambat pada tahun depan.

Secara keseluruhan, kebutuhan gula nasional mencapai 6,7 juta ton, terdiri dari 2,8 juta ton gula konsumsi dan 3,9 juta ton gula industri. Dengan produksi gula kristal putih sekitar 2,67 juta ton dari luas areal 563 ribu hektare, peningkatan produksi masih diperlukan untuk mencapai kemandirian penuh.

Meski demikian, Amran menegaskan bahwa keberhasilan swasembada tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada tata kelola yang adil dan berpihak kepada petani. (R)

Sahroni Dukung Kortas Tipidkor Polri Usut Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara PLTU

Prabowo Terima Kunjungan Thaksin Shinawatra di Kertanegara, Bahas Isu Strategis Global

Polri Tetapkan Dua Tersangka Korupsi Proyek Pabrik Gula Assembagoes

BPS Kabupaten Bekasi Kerahkan 2.312 Petugas untuk Sensus Ekonomi 2026

Prabowo dan PM India Narendra Modi Kunjungi Candi Prambanan, Perkuat Kerja Sama Budaya

Prabowo: Kerja Sama Ekonomi Tetap Jadi Pilar Utama Hubungan Indonesia-Singapura