Semarang (buseronline.com) - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di wilayahnya untuk meningkatkan kinerja guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus meningkatkan kontribusi sektor usaha daerah terhadap pembangunan.
Hal tersebut disampaikan Sumarno saat membuka Prarapat Koordinasi Pendapatan 2026 dan Penyusunan Rencana Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Rabu.
Menurutnya, kontribusi optimal dari BUMD dan BLUD sangat penting untuk memperkuat struktur pendapatan daerah. Dengan pengelolaan yang lebih profesional dan inovatif, kedua entitas tersebut diharapkan mampu memberikan sumbangan signifikan terhadap PAD.
“Pak Gubernur punya harapan besar dari kemandirian ini,” kata Sumarno.
Ia menambahkan, BUMD pada dasarnya dibentuk dengan orientasi bisnis, sehingga harus mampu berkembang secara berkelanjutan dan menghasilkan keuntungan yang dapat disalurkan kembali kepada daerah.
“Kami berharap bahwa pengelolaan yang lebih maju akan bisa berkontribusi untuk peningkatan PAD di Jawa Tengah,” ujarnya.
Selain mendorong peningkatan kinerja, dilansir dari laman Jatengprov, Sekda juga menekankan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, penguatan tata kelola pendapatan tidak hanya bergantung pada perbaikan sistem dan prosedur, tetapi juga harus didukung oleh integritas aparatur.
Ia menegaskan bahwa setiap dana yang dikelola pemerintah daerah merupakan amanah masyarakat, sehingga harus dikelola secara transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Masrofi, menyatakan pihaknya menyadari bahwa pencapaian target pendapatan daerah memerlukan kerja keras serta inovasi yang berkelanjutan.
“Kami menyadari bahwa untuk mencapai target pendapatan yang ditetapkan tahun anggaran 2026 masih diperlukan upaya dan kerja lebih keras,” ujarnya.
Menurut Masrofi, pihaknya akan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia, baik sarana prasarana maupun sumber daya manusia, guna meningkatkan pendapatan daerah.
Selain itu, Bapenda juga berupaya mendorong lahirnya berbagai terobosan baru dalam pengelolaan pendapatan daerah pada tahun 2027.
“Di tahun 2027 diharapkan akan ada terobosan-terobosan baru dalam mencapai target pendapatan yang ditetapkan,” tegasnya.
Sebagai koordinator pengelolaan pendapatan daerah, Bapenda Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk memperkuat validitas serta integrasi basis data objek pajak. Selain itu, sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota juga terus ditingkatkan, termasuk melalui optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat struktur pendapatan daerah sekaligus mendorong peningkatan kemandirian fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. (R)
Editor
: Dirgahayu Ginting
beritaTerkait
komentar