Pertumbuhan Ekonomi Didukung APBN 2025, Wamenkeu Beberkan Realisasi Program Prioritas

Jakarta (buseronline.com) - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 didesain sebagai instrumen fiskal yang ekspansif dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (pro-growth). Hal tersebut ditegaskan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Januari 2026 di Jakarta, Kamis.

Menurut Wamenkeu Thomas, dilansir dari laman Kemenkeu, dukungan APBN 2025 terhadap perekonomian nasional direalisasikan melalui berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang mulai memberikan dampak nyata dan langsung dirasakan masyarakat di seluruh Indonesia.

Salah satu program unggulan yang telah berjalan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga 7 Januari 2026, program ini telah menjangkau 56,13 juta penerima manfaat di 38 provinsi.

“Kami telah mengoperasikan 19.343 central kitchen atau Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) yang menyerap 789.319 tenaga kerja. Hingga akhir Desember 2025, realisasi anggaran program ini mencapai Rp51,5 T dengan manfaat langsung yang diterima masyarakat sebesar Rp43,3 T,” ujar Thomas.

Di sektor kesehatan, pemerintah juga mencatat capaian signifikan melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang telah melayani 70,8 juta penduduk dengan realisasi anggaran sebesar Rp2,1 T.

Selain itu, penguatan infrastruktur kesehatan dilakukan melalui program revitalisasi rumah sakit dari Kelas D menjadi Kelas C dengan total anggaran Rp3,2 T, mencakup 32 rumah sakit di berbagai daerah.

Pada sektor pendidikan, APBN 2025 memperkuat akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu melalui Program Sekolah Rakyat. Hingga 31 Desember 2025, realisasi anggaran program ini mencapai Rp6,6 T atau sekitar 85 persen dari pagu.

“Anggaran tersebut telah mendidik 15.895 siswa dari keluarga kurang mampu di Desil 1 dan 2, melibatkan 6.849 guru dan tenaga kependidikan, serta mengoperasionalkan 166 Sekolah Rakyat dari jenjang SD hingga SMA,” jelas Thomas.

Pemerintah juga menyiapkan fondasi jangka panjang bagi Program Sekolah Unggul Garuda (SUG) dengan membentuk Dana Abadi sebesar Rp1,7 T guna menjamin keberlanjutan pendanaan.

Sementara itu, program revitalisasi sekolah dan madrasah secara nasional memperoleh alokasi anggaran Rp18,9 T yang disalurkan melalui Kemendikdasmen, Kementerian Agama, dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Dalam rangka menjaga stabilitas nasional, sektor ketahanan pangan menjadi salah satu fokus utama APBN 2025 dengan serapan anggaran mencapai Rp143,9 T.

Anggaran tersebut digunakan untuk penyediaan 8,1 juta ton pupuk bersubsidi, pembangunan 20 unit bendungan, pencetakan sawah seluas 69.000 hektare, optimalisasi lahan 381.000 hektare, serta pengembangan jaringan irigasi seluas 55.000 hektare.

Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), melakukan pembelian beras sebanyak 489,96 ribu ton dan gabah petani lokal sebesar 1,65 juta ton, serta pembelian jagung sebanyak 480,33 ribu ton.

Di sektor ekonomi kerakyatan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp34 T untuk pembangunan desa dan penguatan koperasi serta UMKM. Program ini termasuk subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah disalurkan kepada 4,6 juta debitur dengan total plafon mencapai Rp270,1 T.

Wamenkeu Thomas menegaskan, seluruh realisasi program tersebut menunjukkan peran strategis APBN 2025 sebagai instrumen utama dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat fondasi pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. (R)

Pemkab Toba Tingkatkan Kualitas Data Daerah melalui Portal Satu Data

Pemkab Toba Gelar Gerakan Pangan Murah di Silaen, Bantu Masyarakat Dapatkan Sembako Terjangkau

RS Adam Malik Hadirkan Teknologi Urodinamik untuk Deteksi Gangguan Saluran Kemih

Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Swasembada Pangan Dipercepat dan Produksi Pertanian Meningkat

Pemkab Demak Gencarkan Bulan Imunisasi Kejar, 5.444 Anak Berisiko Zero Dose

Inspektorat Medan Optimalkan E-Audit untuk Cegah Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa