Silpa APBD Jabar 2025 Tinggal Rp500 Ribu Berkat Belanja Efektif

Bandung (buseronline.com) - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mencatatkan kinerja pengelolaan anggaran yang dinilai sangat efektif sepanjang tahun anggaran 2025. Hal itu tercermin dari sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) APBD Jawa Barat 2025 yang hanya sebesar Rp500 ribu.

Minimnya Silpa tersebut menunjukkan bahwa APBD Jawa Barat telah dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai sektor pembangunan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan bahwa keuangan daerah merupakan instrumen utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Silpa yang sangat kecil menjadi indikator bahwa belanja APBD telah dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran.

“Artinya uang yang dikelola benar-benar didistribusikan untuk kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan di kabupaten dan kota, dengan catatan penggunaan APBD tetap akuntabel,” ujar Herman, Rabu.

Ia menambahkan, kondisi Silpa APBD 2025 tersebut jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata masih mencapai sekitar Rp1 T. Menurutnya, capaian ini merupakan hasil dari perencanaan dan pengendalian belanja yang lebih disiplin.

Herman berharap, pemanfaatan APBD yang semakin maksimal untuk kebutuhan masyarakat dapat mempercepat terwujudnya visi Jawa Barat Istimewa.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat belanja pembangunan tahun anggaran 2025 yang belum terbayarkan dengan nilai mencapai Rp621 M.

Menanggapi hal tersebut, dilansir dari laman Humas Jabar, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan bahwa seluruh belanja pembangunan yang tertunda tersebut akan diselesaikan pembayarannya pada tahun anggaran 2026.

Dedi menjelaskan, pada Januari 2026 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat diperkirakan akan menerima pemasukan ke kas daerah sebesar Rp2 T. Dari jumlah tersebut, sebagian akan digunakan untuk belanja rutin seperti gaji pegawai dan tunjangan penghasilan pegawai (TPP).

“Setelah digunakan untuk belanja gaji, TPP, dan kebutuhan rutin lainnya, masih tersisa sekitar Rp800 M di kas daerah. Dengan demikian, dana tersebut pasti tersedia untuk membayar belanja pembangunan yang belum terbayarkan pada 2025,” jelasnya.

Gubernur yang akrab disapa KDM itu juga mengungkapkan bahwa terjadinya belanja pembangunan yang belum terbayar disebabkan oleh berkurangnya dana bagi hasil dari pemerintah pusat pada tahun 2025.

“Dari pemerintah pusat, dana bagi hasil tidak disalurkan hampir Rp400 M. Andaikan dana tersebut disalurkan, maka tidak akan ada potensi tunda bayar,” ujar KDM.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun memastikan komitmennya untuk terus menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (R)

Progres Sekolah Rakyat di Medan Capai 73 Persen, Rico Waas: Tercepat di Indonesia

TP PKK Jateng Dorong Pemanfaatan Pekarangan untuk Ketahanan Pangan dan Pengendalian Inflasi

Evann Guessand di Ambang Sejarah, Bisa Raih Dua Gelar Eropa dalam Semusim

Densus 88 Polri Gelar Rakernis 2026, Fokus Antisipasi Radikalisme Digital pada Anak dan Remaja

Sekolah Rakyat di Kabupaten Bekasi Mulai Beroperasi Juli 2026

150 Siswa Jabar Jalani Pendidikan Karakter Pancawaluya di Mako TNI Cilandak