Menkeu Kunjungi KPPN Jakarta I dan II, Tegaskan Disiplin Batas Waktu Akhir Tahun Anggaran

Jakarta (buseronline.com) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I dan KPPN Jakarta II untuk memantau langsung kelancaran proses pencairan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada hari kerja terakhir Tahun Anggaran 2025, Rabu.

Kunjungan tersebut dilakukan guna memastikan seluruh proses penyaluran dana APBN berjalan tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan, terutama menjelang penutupan tahun anggaran.

KPPN Jakarta I dan II memiliki peran strategis karena menjadi ujung tombak pelaksanaan perbendaharaan negara, khususnya dalam penyaluran dana kepada satuan kerja Kementerian/Lembaga (satker K/L).

Kedua KPPN tersebut melaksanakan tugas utama penyaluran dana atas permintaan satker K/L, pembukuan dan akuntansi keuangan negara, serta pembinaan satker dalam pelaksanaan anggaran.

Adapun mitra kerja KPPN Jakarta I dan II meliputi sejumlah K/L strategis, antara lain Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan (Kemenhan), serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas). Selain itu, KPPN juga menangani proses penyaluran Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap batas waktu atau tenggat penyelesaian pekerjaan, khususnya pada akhir tahun anggaran. Hal ini dinilai krusial untuk menjaga akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan APBN.

“Penting adanya deadline untuk pekerjaan akhir tahun. Kalau sampai batasnya belum selesai juga, uangnya bisa kita ambil lagi atau hangus,” tegas Menkeu.

Menkeu dalam kunjungan tersebut didampingi Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Arif Wibawa, serta para direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Selain melakukan peninjauan, dilansir dari laman Kemenkeu, Menkeu juga berdialog dengan para pegawai KPPN serta perwakilan dari beberapa satker mitra.

Di antaranya Bendahara Pengeluaran Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Kementerian Pertahanan dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Wing Korps Pasukan Khas (Paskhas) TNI Angkatan Udara.

Kelancaran proses pencairan anggaran pada akhir tahun menjadi perhatian serius, mengingat pada Tahun Anggaran 2025, KPPN di wilayah DKI Jakarta menangani porsi terbesar alokasi belanja Pemerintah Pusat dalam APBN.

Oleh karena itu, ketepatan waktu dan ketertiban administrasi menjadi faktor kunci dalam memastikan pelaksanaan anggaran berjalan optimal.

Kementerian Keuangan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal akselerasi dan akuntabilitas pelaksanaan APBN melalui strategi monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, termasuk dari sisi capaian output kegiatan. Dengan demikian, pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 diharapkan dapat dituntaskan dengan baik.

Melalui upaya tersebut, anggaran negara diharapkan tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat secara tepat waktu dan berkelanjutan. (R)

Swiss Umumkan Skuad Piala Dunia 2026, Xhaka Pimpin Generasi Berpengalaman

Hossam Hassan Resmi Umumkan Skuad Mesir untuk Piala Dunia 2026

Progres Sekolah Rakyat di Medan Capai 73 Persen, Rico Waas: Tercepat di Indonesia

TP PKK Jateng Dorong Pemanfaatan Pekarangan untuk Ketahanan Pangan dan Pengendalian Inflasi

Evann Guessand di Ambang Sejarah, Bisa Raih Dua Gelar Eropa dalam Semusim

Densus 88 Polri Gelar Rakernis 2026, Fokus Antisipasi Radikalisme Digital pada Anak dan Remaja