Menkeu Tegaskan Peran Strategis Kemenkeu Jaga Ekonomi dan Kesejahteraan

Jakarta (buseronline.com) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan peran strategis Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI yang membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemenkeu Tahun Anggaran 2026, Senin, di Gedung DPR RI, Jakarta.

Menkeu menjelaskan bahwa tugas dan fungsi Kemenkeu mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan negara.

“Tugas Kemenkeu mencakup perumusan kebijakan fiskal, pengelolaan kas negara, pengelolaan utang negara, pengelolaan aset negara, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta pengawasan dan pengendalian,” ujar Sri Mulyani di hadapan anggota dewan.

Ia juga menambahkan bahwa Kemenkeu menjalankan fungsi sebagai Bendahara Umum Negara, Chief Financial Officer (CFO) negara, serta Koordinator Hubungan Fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dalam menjalankan fungsi-fungsi ini, Kemenkeu berperan sentral dalam mengatur arus kas dan memastikan alokasi anggaran tepat sasaran untuk mendukung pembangunan nasional.

Menkeu menekankan bahwa pengelolaan keuangan negara harus berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, value for money, dan prediktabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam regulasi. Prinsip-prinsip ini, menurutnya, menjadi dasar kredibilitas keuangan negara serta memperkuat kepercayaan publik.

“Keuangan negara harus kredibel, bisa dipercaya, dan menjadi tools untuk menjaga kontrak antara rakyat dan negara. Keuangan yang sehat adalah sarana dan prasyarat menuju Indonesia maju. Inilah yang terus kami jaga dan jalankan di Kementerian Keuangan,” tegasnya.

Kemenkeu juga berperan dalam memperkuat ketahanan fiskal nasional, mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta meningkatkan efektivitas program-program pembangunan. Upaya tersebut diwujudkan dalam kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terus diperbaiki.

Untuk tahun 2025, pemerintah menargetkan penerimaan negara sebesar Rp3.004,5 T, tumbuh 2,03 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, belanja pemerintah pusat ditetapkan sebesar Rp2.701,44 T, dengan alokasi transfer ke daerah mencapai Rp919,87 T.

Cakupan pengelolaan APBN kini sangat luas, mencakup 99 kementerian/lembaga, 546 pemerintah daerah, 75.266 desa, dan 19.439 satuan kerja. Di sisi lain, Kemenkeu juga melayani 82,23 juta wajib pajak serta 148 ribu eksportir dan importir.

Besarnya skala kerja Kemenkeu juga tercermin dari volume transaksi keuangan harian yang sangat tinggi. Setiap hari, Kemenkeu mengelola lebih dari 2,3 juta data faktur pajak, 22.894 dokumen Surat Perintah Membayar (SPM), dan 39.680 dokumen kepabeanan.

Melalui seluruh peran strategis tersebut, Kemenkeu di bawah kepemimpinan Sri Mulyani menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas ekonomi nasional, memperkuat fondasi fiskal, dan memastikan keuangan negara digunakan sebaik-baiknya demi mencapai tujuan besar: kesejahteraan rakyat dan kemajuan Indonesia. (R)

Pertama di Indonesia, Sumut Luncurkan Sistem Pendaftaran Bisnis Berbasis SDGs

Menuju Swasembada Pangan, Jateng Terus Tancap Gas dengan Strategi Nyata

Dekranasda Jateng Gandeng Kemenlu untuk Dorong Promosi Produk Ekraf ke Pasar Global

Monaco Bungkam Marseille 2-1, Catat Tujuh Kemenangan Beruntun

Real Oviedo Raih Kemenangan Penting, Tundukkan Sevilla 1-0 di La Liga

Timnas Futsal Indonesia Bantai Brunei 7-0 di Laga Pembuka Piala AFF Futsal 2026