KEM PPKF RAPBN 2026: Menkeu Soroti Penguatan Ketahanan Nasional dan Reformasi Ekonomi

Jakarta (buseronline.com) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa strategi kebijakan ekonomi dan fiskal untuk tahun anggaran 2026 akan difokuskan pada penguatan ketahanan nasional secara menyeluruh serta percepatan transformasi ekonomi.

Hal ini disampaikan Menkeu dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026, di Jakarta, Selasa.

“Strategi kebijakan ekonomi dan fiskal untuk tahun 2026 diarahkan pada penguatan ketahanan nasional secara menyeluruh. Fokus utama diarahkan pada pencapaian swasembada pangan, swasembada energi, peningkatan kualitas pendidikan, percepatan industrialisasi nasional. Pencapaian ini akan menjadi fondasi untuk mempertahankan dan memperkuat pertahanan dan ketahanan nasional,” ujar Menkeu.

Sri Mulyani menekankan bahwa untuk membangun ketahanan nasional, pembangunan ekonomi tidak dapat diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara, menurutnya, harus hadir secara proporsional melalui intervensi kebijakan guna mengoreksi kegagalan pasar dan menciptakan kesejahteraan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Prinsip utama yang mendasari adalah the greatest good for the greatest many, yakni kebijakan pemerintah harus mampu menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya rakyat. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berupaya menghindari jebakan kekuasaan oleh segelintir kepentingan, memastikan pertumbuhan ekonomi nasional dapat berdampak secara nyata, dan peningkatan kesejahteraan dapat makin merata,” jelasnya.

Menkeu juga menyampaikan bahwa tantangan global saat ini semakin kompleks, ditandai dengan fragmentasi geopolitik, rivalitas antarnegara, serta perlambatan ekonomi global. Dalam situasi seperti ini, Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan pentingnya Indonesia untuk tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif, menjaga kedaulatan nasional, dan tidak berpihak pada kutub kekuatan manapun.

Menjawab tantangan tersebut, KEM PPKF RAPBN 2026 dirancang untuk menjadi instrumen yang adaptif dalam meredam gejolak global dan sekaligus mengakselerasi transformasi struktural dalam negeri. Ada delapan agenda prioritas yang menjadi fokus, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan mutu pendidikan, layanan kesehatan yang berkualitas, pemberdayaan desa serta penguatan koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta percepatan investasi dan perdagangan global.

“Kebijakan fiskal tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat kualitas belanja negara, optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi yang sehat, serta pengelolaan pembiayaan yang prudent dan berkelanjutan. Prinsip efisiensi dan efektivitas menjadi roh utama di dalam alokasi anggaran,” imbuh Sri Mulyani.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, termasuk kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi ini diperlukan untuk menjaga stabilitas makroekonomi, mengendalikan inflasi, serta memperluas akses pembiayaan yang inklusif dan berkeadilan.

Menutup penyampaiannya, Menkeu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi di DPR RI yang telah memberikan pandangan dan masukan terhadap KEM PPKF tahun 2026.

“Seluruh pandangan dan masukan merupakan bagian dari kerja kolektif kita untuk terus merancang kebijakan fiskal yang responsif terhadap dinamika global dan domestik, serta menjawab harapan besar masyarakat Indonesia,” pungkasnya. (R)

Harga Garam Rakyat Anjlok, Pemprov Jateng Minta Petambak Tahan Penjualan

UHC Nias Selatan Capai 98 Persen, Pemprov Sumut Dorong Akses Kesehatan Merata

Pemprov Jabar Salurkan Bantuan Peternakan ke Kelompok Ternak di Bandung Barat

Pemko Bandung Usut Tuntas Penebangan 35 Pohon di Empat Lokasi

Prabowo Terima Wakil Menteri Perang AS Elbridge Colby di Istana Merdeka

Wagub Sumut: Kolaborasi Jadi Kunci Tingkatkan Mutu Pendidikan di Nias Barat