Menkeu Sri Mulyani: Ketahanan Iklim, Inklusivitas dan Berkelanjutan Jadi Pilar Pembangunan Infrastruktur

Jakarta (buseronline.com) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pentingnya arah pembangunan infrastruktur nasional yang mengedepankan prinsip keberlanjutan, inklusivitas, dan ketangguhan terhadap perubahan iklim.

Hal ini disampaikannya dalam sambutan pada International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang berlangsung di Jakarta, Kamis.

Dalam paparannya, Menkeu mengungkapkan bahwa kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia pada periode 2025–2029 diperkirakan mencapai USD625 M. Namun, kemampuan pendanaan dari anggaran pemerintah pusat dan daerah hanya mampu menutupi sekitar 40 persen dari total kebutuhan tersebut.

“Kita menghadapi gap pendanaan yang besar. Ini akan membutuhkan partisipasi sektor swasta dan dukungan dari banyak mitra, juga menuntut terciptanya mekanisme pendanaan yang inovatif,” jelas Sri Mulyani.

Menkeu juga menyoroti tantangan global yang semakin kompleks, termasuk ketegangan geopolitik dan perlambatan ekonomi dunia. Dalam konteks tersebut, risiko perubahan iklim menjadi isu yang tidak dapat diabaikan.

Ia mengingatkan bahwa perubahan iklim berpotensi menyebabkan perpindahan paksa terhadap sekitar 260 juta orang secara global di dalam negeri mereka masing-masing pada tahun 2050.

“Saat ini, infrastruktur bukan lagi sekadar menghubungkan jalan, pelabuhan, dan kota, melainkan juga tentang menghubungkan pembangunan dengan dampaknya. Infrastruktur harus dirancang dengan ketahanan iklim, tanggung jawab lingkungan, sekaligus memberikan hasil yang inklusif, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

Sebagai respons terhadap berbagai tantangan tersebut, Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah telah menempatkan prinsip keberlanjutan sebagai inti dalam strategi pembiayaan infrastruktur.

Beragam instrumen dan kerangka kerja telah dikembangkan untuk mendukung hal ini, termasuk kerangka kerja Environmental, Social, and Governance (ESG), Project Development Facility (PDF), Viability Gap Fund (VGF), skema Availability Payment, serta jaminan pemerintah melalui Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF).

Menkeu juga menyoroti keberhasilan platform SDG Indonesia One yang dikelola oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Platform ini telah berhasil menghimpun komitmen pembiayaan dari 38 mitra dengan total USD3,29 M, dan telah menyalurkan dana sebesar USD399 juta untuk mendukung 111 proyek pengembangan serta 7 proyek pembiayaan.

Indonesia, lanjut Menkeu, juga menjadi salah satu negara berkembang pertama yang menerbitkan Green Sukuk di pasar domestik dan global. Total nilai penerbitan global telah mencapai USD6,6 M, sedangkan di pasar domestik mencapai Rp78,7 T.

Ia berharap seluruh kerangka kebijakan dan instrumen pembiayaan yang telah dibangun dapat semakin memperkuat agenda pembangunan infrastruktur yang berorientasi masa depan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Ini akan menjadi perjalanan panjang. A long and winding road, seperti lirik lagu. Tapi kita yakin akan mencapai tujuan Indonesia untuk menjadi negara yang makmur dan berkeadilan,” pungkas Sri Mulyani.

Konferensi ICI 2025 ini menjadi forum strategis yang mempertemukan pemerintah, pelaku industri, dan mitra pembangunan global dalam membahas arah dan inovasi pembiayaan infrastruktur demi masa depan Indonesia yang tangguh dan inklusif. (R)

Pertamina Patra Niaga Optimalkan Armada Laut untuk Jaga Distribusi LPG Nasional

Ribuan Kafilah Meriahkan Pawai Ta’aruf MTQ ke-59 Kota Medan

KPK: Kampus Jadi Garda Depan Pembentukan Integritas Generasi Muda

Semarang Mountain Race 2026 Resmi Digelar, Ratusan Pelari Taklukkan Gunung Ungaran

Patroli Taktis Operasi Damai Cartenz 2026 Perkuat Keamanan di Sinak

Kakorlantas: Kolaborasi dan Teknologi Kunci Sukses Operasi Ketupat 2026