Jakarta (buseronline.com) - Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan melanjutkan pelaksanaan Program SINERGI Tahap I Bagian Kedua sebagai bentuk komitmen dalam mendukung percepatan penyediaan infrastruktur di daerah.
Kegiatan ini digelar secara hybrid di Aula Nagara Dana Rakca, Gedung Radius Prawiro, Kementerian Keuangan, pada Selasa.
Program SINERGI merupakan bagian dari inisiatif BETTER with DJPK yang bertujuan mendorong transformasi pembangunan infrastruktur daerah secara inklusif dan mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Program ini merupakan hasil kolaborasi antara DJPK, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), serta kelanjutan dari Program SINERGI Tahap I Bagian Pertama yang telah sukses diselenggarakan pada 30 April 2025.
Acara dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (Dirjen PK) Askolani dan dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PPN/Bappenas.
Selain itu, terdapat perwakilan pemerintah daerah dari 436 daerah yang telah menyampaikan asesmen kebutuhan pembiayaan kreatif, serta mitra pembangunan seperti SKALA, KIAT, dan World Bank.
Total peserta yang ikut mencapai hampir 3.000 orang, meliputi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Sekretariat Daerah, Badan/Dinas Pengelola Keuangan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, hingga Badan/Dinas Pengelola Infrastruktur Daerah dan Inspektorat Daerah.
Dalam sambutannya, Dirjen PK Askolani menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah.
“Membangun itu tidak bisa hanya satu pihak, tidak ada hanya satu kementerian/lembaga, tidak ada hanya satu pemerintahan daerah. Semua harus berkontribusi dan berkolaborasi untuk mewujudkan itu, baik pemerintah pusat, pemerintahan daerah, BUMN dan BUMD, termasuk swasta,” ujarnya.
Dirjen PK juga menekankan bahwa selain pendekatan top-down, masukan dari pemerintah daerah secara bottom-up sangat penting untuk merumuskan pembiayaan investasi dan pembangunan yang berkelanjutan dan efektif.
Ia menambahkan bahwa pembiayaan pembangunan tidak hanya mengandalkan APBN dan APBD, tetapi juga harus mengoptimalkan sumber pendanaan lain seperti BUMN, sektor swasta, dan investasi asing secara sinergis.
Program ini terbagi dalam dua segmen utama. Segmen pertama membahas Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan menghadirkan narasumber yang berbagi pengalaman dan strategi penerapan KPBU di daerah.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti memaparkan keberhasilan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat yang berhasil mengatasi krisis air bersih dan penurunan muka tanah akibat penggunaan air tanah.
Kepala Bappeda Kota Denpasar I Putu Wisnu Wijayakusuma menjelaskan rencana pembangunan infrastruktur berskema KPBU, seperti alat penerangan jalan, SPAM Kota Denpasar, dan RSUD Wangaya.
Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Wahid Sutopo juga memaparkan dukungan PT PII dalam KPBU, mulai dari capacity building hingga penjaminan risiko politik dan pendampingan teknis proyek.
Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK turut memberikan pandangan mengenai peran KPBU dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara tidak langsung.
Segmen kedua mengangkat tema pinjaman daerah dengan fokus pada potensi dan manfaat pembiayaan pinjaman daerah. Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, memaparkan manfaat pinjaman daerah untuk membangun fasilitas publik seperti rumah sakit, jalan, sekolah, dan sarana air bersih.
Direktur Manajemen Risiko PT SMI Pradana Murti menjelaskan skema pinjaman daerah dari PT SMI lengkap dengan alur pengajuan dan kisah sukses dari berbagai daerah. Sedangkan Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan DJPK Jaka Sucipta menekankan bahwa pengelolaan keuangan kreatif menjadi salah satu indikator penilaian insentif fiskal, sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan alternatif di luar TKD.
Program SINERGI diharapkan menjadi solusi penting dalam percepatan penyediaan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh daerah di Indonesia, mendukung transformasi pembangunan menuju visi Indonesia Emas 2045. (R)
Editor
: Dirgahayu Ginting
beritaTerkait
komentar
