Jumat, 10 Juli 2026

Kemenkeu Bentuk Joint Program untuk Optimalkan Penerimaan Negara 2025

Sabtu, 29 Maret 2025 09:32 WIB
Kemenkeu Bentuk Joint Program untuk Optimalkan Penerimaan Negara 2025
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) bersama jajaran Kementerian Keuangan dalam acara Kick-Off Optimalisasi Penerimaan Negara melalui Joint Program Tahun 2025 di Aula Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Kamis (27/3/2025).
Jakarta (buseronline.com) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI mengumumkan peluncuran joint program untuk mengoptimalkan penerimaan negara pada tahun 2025.

Program ini melibatkan tujuh unit di lingkungan Kemenkeu, yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Sekretariat Jenderal (Setjen), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Inspektorat Jenderal (Itjen), dan Lembaga National Single Window (LNSW).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa sinergi antarunit ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan dari pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan rasio perpajakan Indonesia.

"Joint program ini akan memperkuat kerja sama antarunit dalam menerjemahkan amanat Presiden ke dalam tugas dan fungsi Kemenkeu, guna menciptakan fondasi fiskal yang lebih berkelanjutan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Kamis.

Salah satu fokus utama joint program ini adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyebutkan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi lebih dari 2.000 wajib pajak yang perlu diawasi lebih ketat.

Dengan adanya kerja sama antarunit, pengawasan, pemeriksaan, serta penagihan pajak diharapkan dapat lebih efektif.

Selain itu, Kemenkeu juga berencana mengoptimalkan perpajakan atas transaksi digital, meningkatkan digitalisasi untuk mencegah penyelundupan, serta mengintensifkan penerimaan dari sektor batu bara, timah, bauksit, dan sawit.

"Kami akan terus memperkuat koordinasi antarunit agar penerimaan negara bisa lebih maksimal, terutama dari sektor-sektor strategis," tambah Sri Mulyani.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap penerimaan negara pada 2025 dapat meningkat secara signifikan, sekaligus menciptakan sistem fiskal yang lebih kuat dan berkelanjutan. (R)
Editor
: Dirgahayu Ginting
beritaTerkait
Taput Jadi Pelopor Digitalisasi Bansos, Luhut Tinjau Langsung Program Perlinsos Digital di Siborong-borong
Menkes Targetkan Temukan 37 Ribu Kasus Kusta untuk Percepat Eliminasi Nasional
Pemprov Jateng Pastikan APBD dan Program Pembangunan Berdampak Nyata bagi Masyarakat
Tas Karakter Bright Gas Viral di Jakarta Fair 2026, Dongkrak UMKM dan Serap Tenaga Kerja
Pendaftaran TKA dan Asesmen Nasional 2026 Dimajukan, Sekolah Diminta Segera Perbarui Data Siswa
Bandung dan Pekanbaru Sepakati Kerja Sama Penguatan Pelayanan Publik dan Peningkatan PAD
komentar
beritaTerbaru