"Ini menjadi persoalan link and match yang harus kita tingkatkan. Bagaimana pendidikan vokasi bisa menyesuaikan kebutuhan industri yang terus berkembang," ungkapnya.
Junanto berharap hasil penelitian dan gagasan para akademisi dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih kuat, terarah, dan aplikatif.
Ia menjelaskan, pelibatan 16 OPD dalam penyusunan rekomendasi bertujuan memastikan hasil penelitian sesuai dengan kebutuhan nyata pembangunan daerah.
Terlebih, di tengah kebijakan efisiensi dan realokasi anggaran daerah, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan diperlukan agar pembangunan tetap berjalan efektif dan tepat sasaran.
Seluruh hasil penelitian dan 45 rekomendasi kebijakan WJES 2026 selanjutnya diserahkan secara simbolis kepada Wakil Gubernur Jawa Barat dalam bentuk buku kompilasi untuk menjadi instrumen pendukung pembangunan ekonomi di Jawa Barat. (R)
beritaTerkait
komentar