Pemko Bandung Siapkan Infrastruktur Logistik Pangan, Ketergantungan Pasokan Luar Daerah Capai 94 Persen

Bandung (buseronline.com) - Pemerintah Kota Bandung mulai mengkaji pembangunan infrastruktur logistik pangan sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan daerah.

Dilansir dari laman Jabarprov, langkah tersebut dinilai mendesak mengingat ketergantungan Kota Bandung terhadap pasokan pangan dari luar daerah masih tergolong tinggi, yakni mencapai 94 persen.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kota Bandung Gin Gin Ginanjar mengatakan ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah baru mengalami penurunan sekitar dua persen, dari sebelumnya 96 persen menjadi 94 persen.

Meski menunjukkan perbaikan, angka tersebut dinilai belum cukup untuk mengurangi kerentanan pangan di Kota Bandung.

"Kalau bicara ketersediaan, distribusi yang selalu diandalkan Kota Bandung pasti akan ada akhirnya. Sebesar apa pun ketergantungan itu, tetap tidak baik untuk Kota Bandung," ujar Gin Gin dalam kegiatan Sosialisasi Hasil Kajian Studi Kelayakan Penyediaan Infrastruktur Logistik Pangan di Malaka Hotel Bandung, pada 29 Oktober 2026.

Menurutnya, tingginya ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah menjadi tantangan serius, terutama ketika terjadi gangguan distribusi, peningkatan kebutuhan masyarakat, maupun gejolak harga pangan.

Selama ini, kemampuan produksi pangan lokal Kota Bandung belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara mandiri. Karena itu, diperlukan sistem penyimpanan dan pengelolaan cadangan pangan yang lebih kuat untuk menjaga ketersediaan pasokan.

Gin Gin menjelaskan, rencana pembangunan infrastruktur logistik pangan memiliki landasan kebijakan melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pangan, Pertanian, dan Perikanan. Regulasi tersebut mengamanatkan pembangunan gudang cadangan pangan.

Kebutuhan serupa juga telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025-2029.

Namun, pembangunan infrastruktur logistik pangan tidak cukup hanya dengan menyediakan bangunan fisik. Pemerintah perlu menyiapkan kelembagaan, tata kelola, mekanisme distribusi, pembiayaan, serta sistem pengelolaan cadangan pangan secara terpadu.

Salah satu tantangan yang menjadi perhatian adalah keterbatasan fasilitas penyimpanan cadangan pangan. Gin Gin menyebutkan, sebelumnya pemerintah daerah dapat menyimpan cadangan pangan di Bulog hingga satu atau dua tahun. Namun, mulai tahun ini, masa penyimpanan yang dapat difasilitasi disebut hanya sampai satu bulan.

Kondisi tersebut membuat Pemko Bandung perlu menyiapkan alternatif sistem penyimpanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah, termasuk memperhitungkan aspek anggaran dan pembiayaan.

Gin Gin berharap hasil kajian studi kelayakan tersebut dapat segera ditindaklanjuti menjadi program nyata. Dengan demikian, rencana pembangunan infrastruktur logistik pangan tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan, tetapi benar-benar dapat direalisasikan.

Kegiatan sosialisasi tersebut juga diisi pemaparan hasil kajian serta diskusi bersama akademisi dan pengamat. Berbagai masukan diharapkan menjadi bahan penyempurnaan perencanaan agar infrastruktur yang dibangun mampu memperkuat ketahanan pangan Kota Bandung secara berkelanjutan. (R)

Wali Kota Bandung Ajak Sekolah Swasta Perkuat Kolaborasi Perluas Akses Pendidikan

KDM Ajak Warga Jabar Bijak Kelola Keuangan, Hindari Jeratan Pinjol dan Judi Online

Jawa Barat Raih Adibahasa 2026, Indeks Pembangunan Kebahasaan Lampaui Rata-rata Nasional

Wagub Erwan Dorong Kolaborasi Lintas Sektor Perkuat Sistem Kesehatan Jawa Barat

Pemko Bandung Dorong Perempuan Rutin Skrining Kanker Payudara dan Serviks

184 Pelajar SMP di Bandung Raih Penghargaan Duke of Edinburgh, 17 Siswa Capai Gold Award