Pemerintah Pastikan APBN Tetap Terjaga

Jakarta (buseronline.com) - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir September 2026 tetap terjaga di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global.

Dilansir dari laman Kemkeu, pemerintah memastikan pelaksanaan APBN masih sesuai dengan perencanaan, dengan tetap mengedepankan kredibilitas fiskal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan melindungi masyarakat.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, pada 9 Oktober 2026. Ia menjelaskan, hingga 30 September 2026, pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.341,5 triliun atau 74,2 persen dari target APBN.

Sementara itu, belanja negara mencapai Rp2.660,5 triliun atau 69,2 persen dari pagu anggaran. Dengan realisasi tersebut, APBN mengalami defisit sebesar Rp319 triliun atau setara 1,24 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Suahasil menegaskan, defisit tersebut masih sejalan dengan desain APBN yang sejak awal direncanakan untuk mendukung kebutuhan belanja negara dan menjaga perekonomian nasional.

"Jadi ini on track. Kita menuju pelaksanaan APBN yang memang dari awal, sejak ditetapkan didesain untuk defisit. Nah, defisitnya kalau bulan lalu, kalau ingat data bulan lalu bisa dilihat lagi, defisit bulan lalu 0,9 persen. Hari ini, per akhir September 1,2 persen," jelas Suahasil.

Dari sisi pendapatan, penerimaan pajak mencapai Rp1.607,6 triliun atau tumbuh 24,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp240,1 triliun, meningkat 8,5 persen.

Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp492,3 triliun atau tumbuh 41,7 persen secara tahunan. Sementara itu, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.061,3 triliun atau 65,4 persen dari pagu APBN.

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah, mulai dari layanan pendidikan dan kesehatan, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, hingga subsidi dan kompensasi energi.

Pemerintah terus memastikan pelaksanaan belanja negara berjalan sesuai perencanaan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pengelolaan anggaran juga dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara penerimaan dan kebutuhan belanja negara.

Suahasil menjelaskan, perkembangan ekonomi global, termasuk perubahan harga minyak, turut memengaruhi kondisi fiskal Indonesia. Kenaikan harga minyak dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi (migas).

Namun, di sisi lain, kenaikan tersebut juga berpotensi menambah kebutuhan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi. Karena itu, pemerintah terus mencermati berbagai perkembangan tersebut agar dampaknya terhadap kondisi fiskal tetap terkendali.

Selain menjaga keseimbangan anggaran, pemerintah juga berupaya mempertahankan kepercayaan pasar di tengah tingginya suku bunga global dan meningkatnya volatilitas pasar keuangan. Menurut Suahasil, kredibilitas menjadi modal utama dalam menjaga kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.

Pemerintah akan terus memperhatikan kondisi pasar dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan negara, termasuk melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan fleksibilitas.

"Yang paling penting di dalam menahan spread ini adalah kredibilitas. Kita dipercaya. Ini yang menjadi poin utama saya dalam mengelola APBN. APBN-nya menumbuhkan, APBN-nya melindungi masyarakat, APBN-nya harus bisa dipercaya. Dan ini adalah modal kita," tegasnya.

Menutup paparannya, Suahasil menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menjaga pengelolaan APBN secara kredibel dan berkelanjutan. APBN diharapkan mampu menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, melindungi masyarakat, serta menjaga kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global.

"Kita akan terus menjaga APBN dengan baik dan mudah-mudahan menjadi APBN yang betul-betul dapat menumbuhkan ekonomi, melindungi masyarakat, dan menjaga kredibilitas dari perekonomian kita," pungkas Suahasil. (R)

APBN 2027 Resmi Disahkan, Defisit Ditargetkan 2,4 Persen dari PDB

Pemerintah dan Banggar DPR Sepakati RUU APBN 2027 Dilanjutkan ke Paripurna

Pelunasan Obligasi BLBI Rp218,3 Triliun Tak Hapus Hak Tagih Negara

APBN hingga Agustus 2026 Tetap Kuat, Defisit Rp240,1 Triliun

Pemerintah Terima Pertimbangan DPD RI untuk RAPBN 2027

Menkeu Sebut Ekonomi Indonesia Tetap Resilien di Tengah Gejolak Global