BKSAP DPR Siap Kolaborasi dengan Menlu Arrmanatha Perkuat Diplomasi Indonesia

Jakarta (buseronline.com) - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menyatakan kesiapan berkolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk memperkuat diplomasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.

Dilansir dari laman Parlementaria, kolaborasi tersebut akan diarahkan pada penguatan politik luar negeri bebas aktif dan perlindungan kepentingan nasional.

Pernyataan itu disampaikan Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Ma'azat menyusul pelantikan Arrmanatha Christiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Arrmanatha dipercaya menggantikan Sugiono sebagai Menlu.

Syahrul mengatakan diplomasi pemerintah dan diplomasi parlemen harus saling melengkapi dalam menjaga kedaulatan negara, memperluas kemitraan internasional, serta memperjuangkan kepentingan Indonesia di berbagai forum internasional.

"BKSAP DPR RI siap berkolaborasi dan mendukung agenda Menteri Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi bebas aktif demi kemajuan dan kedaulatan bangsa. Diplomasi pemerintah dan diplomasi parlemen harus saling melengkapi dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia, termasuk membela hak-hak rakyat Palestina, di berbagai forum internasional," kata Syahrul dalam keterangannya yang dikutip Parlementaria di Jakarta, pada 4 Oktober 2026.

Menurut Politisi Fraksi PKS tersebut, pergantian kepemimpinan di Kementerian Luar Negeri dapat menjadi momentum untuk memperkuat pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Ia berharap diplomasi Indonesia ke depan semakin adaptif dalam menghadapi perubahan konstelasi politik dunia.

"Selamat kepada Bapak Arrmanatha Christiawan Nasir atas amanah baru sebagai Menteri Luar Negeri. Kita berharap diplomasi Indonesia ke depan semakin kuat, sehat, adaptif, dan mampu menjaga kepentingan serta kedaulatan bangsa di tengah dinamika geopolitik global," ujarnya.

Syahrul menegaskan prinsip bebas aktif harus ditempatkan sebagai instrumen strategis dalam merespons berbagai perkembangan geopolitik. Selain itu, diplomasi Indonesia perlu terus diarahkan untuk memperkuat hubungan bilateral, regional, dan multilateral.

Ia juga menilai diplomasi luar negeri harus memberikan perhatian terhadap perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Di sisi lain, kerja sama internasional perlu diperluas agar memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional.

"Indonesia tidak boleh hanya menjadi objek dalam perubahan geopolitik. Diplomasi kita harus mampu menjaga kedaulatan, memperluas kemitraan, melindungi WNI, serta memastikan Indonesia memiliki posisi yang kuat dalam menentukan kepentingannya sendiri," pungkas Syahrul, politisi dari Dapil Riau tersebut. (R)

Suyudi Ario Seto Ungkap Fokus Awal sebagai Kapolri

Pemerintah Siapkan Pendidikan Gratis, Murid TK Mulai Dapat PIP pada 2027

DPR Desak Pemerintah Tetapkan Wilayah Terdampak Karhutla sebagai KLB

Prabowo Dorong BRICS Perkuat Industrialisasi Bersama, Indonesia Kini Jadi Eksportir Pangan

1.487 Satuan Pendidikan di NTT Direvitalisasi, Anggaran Capai Rp1,2 Triliun

Polri Moratorium Perkara Pidana yang Berkaitan dengan Konflik Agraria