Menkeu Suahasil Tegaskan Komitmen Pemerintah Jaga Kredibilitas Fiskal

Upaya menjaga kredibilitas fiskal juga dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai otoritas di sektor keuangan. Sebagai koordinator Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kementerian Keuangan akan terus memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Kita harus menunjukkan kepada para ekonom bahwa kita menjaga perekonomian ini. Kita memahami mandat masing-masing, bersedia berkoordinasi dan berkomunikasi, serta konsisten dengan mandat masing-masing dan di waktu yang bersamaan memastikan arus pertukaran informasi terus mengalir," ujar Suahasil.

Ia menegaskan, pengelolaan APBN tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Kerja sama dengan berbagai institusi dan pemerintah daerah juga diperlukan untuk memastikan kebijakan fiskal berjalan efektif.

"Untuk melakukan itu, saya akan bekerja sangat erat dengan setiap institusi di Indonesia. Kami bekerja sama dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan, itu juga sangat penting, kemudian kita mengelola Indonesia tentu bukan hanya dari pemerintah pusat, tetapi juga dengan berbicara dengan banyak pemerintah daerah," pungkasnya. (R)

APBN 2027 Resmi Disahkan, Defisit Ditargetkan 2,4 Persen dari PDB

Kemenkeu dan BI Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi

Menkeu Suahasil Minta Bea Cukai Perkuat Pengawasan Pasar Indonesia

Pelunasan Obligasi BLBI Rp218,3 Triliun Tak Hapus Hak Tagih Negara

APBN hingga Agustus 2026 Tetap Kuat, Defisit Rp240,1 Triliun

Menkeu: Ekonomi Indonesia Tetap Resilien di Tengah Gejolak Global