Rico Waas: P-APBD Medan 2026 Difokuskan untuk Perkuat Pelayanan Publik

Medan (buseronline.com) - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik dan mempercepat pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Rico saat memberikan Tanggapan Kepala Daerah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda tentang P-APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Medan, pada 21 September 2026.

Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen dan dihadiri Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap, para Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD, Pj Sekda Erfin Fahrurrazi serta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan.

Dalam tanggapannya, Rico menjelaskan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian fraksi DPRD, mulai dari pendapatan daerah, penanganan banjir, pendidikan, penciptaan lapangan kerja, pengendalian harga pangan hingga pembangunan kawasan Medan Bagian Utara.

Terkait penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rico mengatakan penyesuaian dilakukan berdasarkan perubahan asumsi, kondisi ekonomi makro dan proyeksi pendapatan yang dinilai lebih realistis hingga akhir tahun anggaran.

Optimalisasi PAD, lanjutnya, masih menghadapi tantangan berupa tingkat kesadaran dan kepatuhan perpajakan masyarakat.

Untuk meningkatkan PAD, Pemko Medan menyiapkan sejumlah strategi, antara lain memperkuat digitalisasi pengelolaan pajak, memperluas pembayaran nontunai, mengintegrasikan data transaksi serta meningkatkan monitoring penerimaan berbasis teknologi.

Rico juga menyebut Pemko Medan memperoleh tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) lebih dari Rp565 miliar berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 terkait penyesuaian alokasi dan penyaluran DBH, DAU dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 serta penyaluran kurang bayar DBH sampai Tahun 2024.

Mengenai persoalan banjir, Rico menegaskan penanganannya tidak dapat dilakukan secara parsial. Pemko Medan melakukan pemetaan lokasi genangan untuk menentukan titik prioritas.

Menurutnya, sistem drainase harus ditangani sebagai satu kesatuan dari hulu hingga hilir atau outlet pembuangan menuju sungai. "Penanganan saluran drainase harus secara kawasan, bukan parsial satu kesatuan sistem dari hulu hingga hilir atau outlet pembuangan sungai," ujar Rico.

Pemko Medan, kata dia, juga terus berkoordinasi dengan BBWS Sumatera II, Pemprov Sumatera Utara, instansi vertikal serta pemerintah kabupaten yang berbatasan dengan Kota Medan untuk mengatasi persoalan kewenangan dalam penanganan banjir.

Di bidang pendidikan, tambahan anggaran diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sekolah yang terdampak banjir. Di antaranya pengadaan seragam dan perlengkapan sekolah, perbaikan ruang kelas, pengadaan mebel, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik serta pemeliharaan bangunan cagar budaya.

Untuk rencana bantuan tebus ijazah siswa SMA, Pemko Medan masih melakukan kajian terhadap Peraturan Wali Kota agar program tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, penanganan 500 siswa putus sekolah dilakukan melalui pendidikan nonformal dengan program Paket A, B dan C.

Rico juga menyebut sebanyak 86 SD telah diregrouping sehingga jumlah SD Negeri di Kota Medan berkurang dari 381 menjadi 295 sekolah.

Di sektor infrastruktur, Pemko Medan melaksanakan rehabilitasi Puskesmas dan Pustu serta rehabilitasi 35 sekolah SD dan SMP Negeri. Dinas SDABMBK juga diarahkan mengoptimalkan penanganan jalan, drainase, jembatan dan kebutuhan infrastruktur lainnya.

Menjawab perhatian Fraksi PKS mengenai komitmen 35 persen belanja pembangunan untuk Medan Bagian Utara, Rico menyampaikan sejumlah program telah disiapkan.

Melalui Dinas SDABMBK, pembangunan diarahkan pada pengelolaan dan pengembangan sistem drainase serta penyelenggaraan jalan.

Sementara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya menangani pengembangan sistem air minum, sistem air limbah, penataan kawasan permukiman serta perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Rico memastikan tambahan anggaran P-APBD 2026 akan diarahkan secara terukur agar pelaksanaannya tidak berujung pada rendahnya serapan anggaran maupun SiLPA.

Menjawab Fraksi Gerindra, Rico menyampaikan sejumlah target makro pembangunan Kota Medan yang mengacu pada RPJMD 2025-2029 dan RKPD Perubahan 2026.

Pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada pada kisaran 5,2-5,7 persen. IPM ditargetkan mencapai 83,02-83,34 poin, tingkat kemiskinan 7,0-7,5 persen, dan TPT 7,85 persen.

Sementara Rasio Gini ditargetkan berada pada kisaran 0,359-0,369 dan inflasi dijaga pada rentang 2,0-3,4 persen.

Rico menegaskan peningkatan anggaran tidak hanya diukur dari besarnya realisasi belanja. Setiap program akan dimonitor dan dievaluasi agar menghasilkan output dan outcome yang terukur.

"Setiap perubahan dan tambahan anggaran harus didasarkan pada alasan yang jelas, target terukur, serta memberikan manfaat nyata," tegasnya.

Selain itu, Pemko Medan berkomitmen memperkuat penerapan Medan Satu Data dengan mengacu pada Perpres Nomor 39 Tahun 2019 dan Perwal Nomor 31 Tahun 2021.

Penerapannya mencakup standar data, metadata baku, daftar data prioritas serta satu portal data terintegrasi sebagai bagian dari upaya memperkuat perencanaan pembangunan dan pelayanan publik. (P3)

Airin Rico Waas Resmikan Gallery Torose, Dorong Uis Karo Go International

Rico Waas Ajak Pemuda Medan Bentengi Diri dari Narkoba dan Judi Online

Rico Waas: Pembinaan UMKM Harus Ciptakan Pelaku Usaha Mandiri dan Berpenghasilan

Rico Waas Ajak Mahasiswa Politeknik Ciptakan Solusi untuk Persoalan Masyarakat

Mendikdasmen dan Rico Waas Ajak Siswa SMPN 1 Medan Jadi Generasi Hebat

Rico Waas Pastikan Meubelair SMP Negeri 16 Medan Diganti Tahun Ini