Minggu, 15 November 2026

TPID Sumut Dorong Penguatan Tata Kelola SPPG untuk Jaga Mutu MBG dan Stabilitas Harga Pangan

Minggu, 20 September 2026 16:40 WIB
TPID Sumut Dorong Penguatan Tata Kelola SPPG untuk Jaga Mutu MBG dan Stabilitas Harga Pangan
Kegiatan Peningkatan Tata Kelola SPPG untuk Jaminan Mutu MBG dan Stabilitas Harga Pangan Sumut 2026 di Asrama Haji Medan, Jumat (18/9/2026).

Medan (buseronline.com) - Tim Pengendali Inflasi Daerah Sumatera Utara (TPID Sumut) mendorong penguatan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur gizi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan yang disalurkan kepada masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di Sumut.

Staf Ahli Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumut Alfi Syahriza mengatakan tata kelola SPPG harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan menu, pemilihan sumber bahan baku hingga pengaturan jadwal distribusi.

Menurutnya, pengelolaan yang baik akan menentukan efisiensi penggunaan bahan pangan serta menjaga konsistensi standar keamanan dan kualitas gizi di setiap titik penyaluran.

"Tata kelola dapur yang baik, mulai dari perencanaan menu, penentuan sumber bahan baku, hingga jadwal distribusi akan menentukan bagaimana kebutuhan penggunaan bahan baku pangan sekaligus seberapa konsisten standar keamanan dan kualitas gizi bisa dipertahankan di setiap titik penyaluran," kata Alfi dalam kegiatan Peningkatan Tata Kelola SPPG untuk Jaminan Mutu MBG dan Stabilitas Harga Pangan Sumut 2026 di Asrama Haji Medan, pada 18 September 2026.

Alfi mengatakan TPID Sumut mendukung penguatan tata kelola SPPG, termasuk dengan mendorong keterlibatan petani, peternak, nelayan, UMKM dan pelaku usaha pangan lokal dalam rantai pasok MBG.

Pelibatan tersebut, kata dia, tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan bahan pangan program MBG, tetapi juga dapat menjaga kestabilan harga serta menggerakkan perekonomian masyarakat daerah.

"Dengan begitu, manfaat MBG tidak hanya dirasakan dari sisi pemenuhan gizi, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat daerah," ujarnya.

Selain ketersediaan bahan pangan, aspek mutu dan keamanan makanan juga menjadi perhatian. Alfi menegaskan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) tidak boleh sekadar menjadi persyaratan administratif.

Ia meminta standar higiene dan sanitasi diterapkan sebagai budaya kerja di setiap SPPG, mulai dari pemilihan bahan pangan, penyimpanan, pengolahan, kebersihan peralatan hingga proses distribusi.

"Kualitas harus dijaga sejak awal proses, bukan hanya diperiksa ketika makanan sudah siap disajikan," tegasnya.

Alfi juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten/kota, sektor kesehatan dan pendidikan, dunia usaha serta akademisi dalam mendukung keberhasilan program MBG.

Optimalisasi pangan lokal juga perlu dilakukan dengan melibatkan petani, peternak, nelayan dan UMKM sebagai bagian dari rantai pasok SPPG.

"Kerjakan amanah ini dengan disiplin, ketelitian, integritas, dan hati. Setiap makanan yang disiapkan adalah makanan untuk keluarga kita sendiri," pesannya.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut, Iman Gunadi, mengatakan program MBG memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi.

Namun, meningkatnya kebutuhan pangan untuk mendukung program tersebut perlu diantisipasi agar pertumbuhan permintaan tetap sejalan dengan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga.

"Besarnya kebutuhan pangan dalam pelaksanaan program ini dapat menjadi penggerak ekonomi yang menghubungkan kebutuhan konsumsi dengan potensi produksi lokal. Namun, peningkatan permintaan tersebut perlu dikelola secara cermat agar tidak menimbulkan tekanan terhadap keseimbangan pasokan dan harga pangan," kata Iman.

Menurutnya, diversifikasi menu, pemanfaatan pangan lokal serta penguatan tata kelola dan rantai pasok menjadi langkah penting agar program MBG dapat berjalan beriringan dengan upaya menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan daerah. (P3)

Editor
: Administrator
beritaTerkait
Pemprov Sumut Catat 38 Kerja Sama Daerah, Naik 100 Persen Dibanding Tahun 2025
Pemko Medan Gandeng Kejati Sumut dan BPN, Tuntaskan Sengketa Tanah Wakaf
Zakiyuddin Harahap Dorong Kolaborasi Ekonomi Medan dengan Daerah Sekitar
Pemko Medan Perkuat Literasi Inklusi Sosial, Dorong Keterampilan dan Ekonomi Keluarga
Inflasi Sumut Turun Jadi 2,71 Persen, Bobby Nasution Perkuat Pengendalian Harga Pangan
Pemko Medan Siapkan Revitalisasi 41 Puskesmas dan Benahi Dua RSUD
komentar
beritaTerbaru