Pemko Bandung Perkuat UMKM Perempuan, Dorong Akses Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko

Bandung (buseronline.com) - Pemerintah Kota Bandung memperkuat pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perempuan melalui pendampingan usaha, perluasan akses pembiayaan, serta edukasi pengelolaan modal dan risiko.

Dilansir dari laman Jabarprov, penguatan tersebut dilakukan melalui kolaborasi Pemko Bandung bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat dalam kegiatan PKU Akbar 2026 di Gedung Graha Binangkit, Kamis.

Kegiatan yang mengusung tema "UMKM Unggul, Berinovasi, Bertransformasi, dan Menginspirasi" itu diikuti sekitar 250 nasabah PNM.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pemberdayaan ekonomi masyarakat membutuhkan kolaborasi dan harus dilakukan secara terstruktur.

"Kita memang sedang mendukung sebuah program yang merupakan kolaborasi antara Dinas KUKM dengan PNM, BUMN yang bergerak di pemberian modal usaha bagi usaha mikro dan juga tentu saja dibina oleh OJK Jawa Barat. Ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi itu harus berjalan secara terstruktur," ujar Farhan.

Farhan menegaskan, pengembangan UMKM tidak cukup hanya dengan pemberian modal. Pelaku usaha juga perlu memiliki kemampuan dalam mengelola kredit, modal, risiko, serta membaca prospek usaha.

Menurutnya, model pembiayaan kelompok dengan sistem tanggung renteng yang diterapkan PNM menjadi salah satu pendekatan yang dapat mendukung pemberdayaan ekonomi, terutama bagi perempuan pelaku usaha.

"Termasuk di dalamnya adalah pengelolaan risiko dan prospek usaha. Dengan menggunakan model kelompok tanggung renteng, insyaallah pemberdayaan ini menjadi sangat penting, khususnya untuk pemberdayaan KUKM yang dikelola oleh para usahawan perempuan," katanya.

Ia berharap peningkatan kapasitas pengusaha perempuan dapat memberikan dampak positif secara berantai, mulai dari peningkatan pendapatan keluarga hingga kesejahteraan masyarakat Kota Bandung.

Farhan menjelaskan, pemerintah memiliki peran utama dalam membangun ekosistem usaha dan tidak bertindak sebagai pemberi pinjaman modal secara langsung kepada UMKM.

"Pemerintah itu pada dasarnya sekarang tugas utamanya adalah mengampu dan membangun ekosistem usaha untuk usaha kecil, menengah, dan mikro," ujarnya.

Untuk memperluas akses pembiayaan, Pemko Bandung menggandeng PNM, Pegadaian, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang berada dalam pengawasan OJK.

"Salah satunya PNM sebagai BUMN yang memang punya kemampuan dan tugas khusus untuk memberikan pinjaman modal dengan bunga yang rendah. Nah, ini yang kita manfaatkan," tutur Farhan.

Farhan pun mengingatkan pelaku UMKM agar terus meningkatkan kapasitas dan tidak berhenti belajar.

"Jangan pernah berhenti berinovasi dan jangan pernah berhenti belajar untuk mengembangkan usaha. Belajar untuk mengelola kredit, belajar juga untuk mengelola modal, dan belajar untuk mengelola risiko. Insyaallah berhasil," tuturnya.

Sementara itu, Pemimpin PNM Cabang Bandung Danang Setya Budi mengatakan PKU Akbar 2026 menjadi ruang pembelajaran dan pengembangan jejaring bagi nasabah PNM.

Pertamina Dorong UMKM Batik Inklusif, Libatkan Penyandang Disabilitas

Pertamina SMEXPO Yogyakarta 2026 Hadirkan 47 UMKM, Perluas Akses Pasar Produk Lokal

Gubernur Jateng Dorong MES Perkuat UMKM dan Ekonomi Syariah

Galeri Mustika Deli Jadi Pusat Produk UMKM, PIA Ardhya Garini Buka Peluang Kolaborasi

Pemprov Sumut Dorong Pemda Tingkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Misi Dagang Jatim-Sumut Catat Transaksi Rp2,5 Triliun