Mentan Amran Ancam Cabut Izin Importir Jika Terbukti Mainkan Harga Pakan

Surabaya (buseronline.com) - Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman mengancam akan mencabut izin impor perusahaan yang terbukti memainkan harga pakan dan merugikan peternak rakyat.

Dilansir dari laman Kementan, ancaman tersebut disampaikan Amran dalam Rapat Koordinasi Perunggasan di Surabaya, Jawa Timur, Selasa. Pemerintah sebelumnya menerima keluhan dari sejumlah peternak terkait tingginya harga pakan yang dinilai menekan biaya produksi.

Amran mengatakan pemerintah telah meminta Satgas Pangan untuk memeriksa salah satu perusahaan yang diduga melakukan permainan harga. Pemeriksaan dijadwalkan mulai Rabu (12/8/2026) untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran dalam tata niaga pakan.

"Ada satu perusahaan, diduga nakal. Satgas Pangan, kami minta dengan tegas langsung diperiksa. Karena diduga mereka mempermainkan harga. Kalau terbukti, izinnya saya cabut," tegas Amran.

Ia menegaskan pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar aturan. Bahkan, perusahaan yang izinnya dicabut tidak akan diberikan izin impor kembali selama dirinya masih menjabat sebagai Menteri Pertanian.

Menurut Amran, pemerintah tetap membutuhkan pelaku usaha untuk menjaga keberlangsungan industri perunggasan. Namun, kepentingan pengusaha harus berjalan seimbang dengan perlindungan terhadap peternak kecil.

"Pemerintah berada di tengah. Kami sayang pengusaha, kami sayang peternak kecil. Bagaimana kita tumbuh bersama," ujarnya.

Amran menyebut sekitar 3,8 juta peternak harus mendapat perhatian pemerintah. Ia tidak ingin tekanan harga pakan membuat peternak rakyat semakin kesulitan mempertahankan usahanya. "Ini 3,8 juta peternak kita harus jaga. Apa mau biarkan mereka berteriak tiap hari? Dan itu tugas kami," katanya.

Untuk menjaga biaya produksi, pemerintah memastikan penyaluran pakan melalui skema Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang disalurkan Bulog tetap berlanjut hingga akhir tahun.

Menurut Amran, pengendalian harga pakan juga harus diiringi dengan kepastian harga telur di tingkat peternak. Kebijakan pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara biaya produksi dan harga jual hasil ternak.

"Kita sepakat juga bertanggung jawab HPP, harga pembelian pemerintah untuk harga telur, tetapi harga pakan juga harus kita jaga supaya tidak terlalu tinggi. Jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan," tegasnya.

Selain pengendalian harga pakan, pemerintah memperkuat penyerapan telur melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Amran mengatakan SPPG telah mendapatkan instruksi dan petunjuk teknis untuk melakukan penyerapan telur sesuai ketentuan. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menjaga pasar bagi hasil produksi peternak.

Sementara itu, Satgas Pangan memastikan pengawasan terhadap pelaku usaha dan peternak di sektor perunggasan akan diperketat.

Kombes Pol Derry Agung Wijaya mengatakan setiap laporan yang masuk akan diverifikasi terlebih dahulu. Perbedaan harga antara pemerintah dan kondisi di lapangan, menurutnya, tidak otomatis menunjukkan adanya tindak pidana. "Kalau ada penekanan harga, kami akan telusuri apakah mengandung unsur pidana atau tidak," kata Derry.

Jika ditemukan pelanggaran, penanganannya akan disesuaikan dengan bentuk dan kewenangan lembaga terkait. Pelanggaran administratif akan diproses sesuai ketentuan, sedangkan dugaan praktik monopoli dapat diteruskan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Adapun temuan yang mengandung unsur pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Amran kembali menegaskan pemerintah akan bertindak tegas terhadap pihak yang terbukti melanggar aturan. "Sebagai pemerintah, kami harus tegas. Yang melanggar, ditindak. Hukum jadi panglima," pungkasnya. (R)

Pemerintah Targetkan Tambah 600 Ribu Sapi Perah hingga 2029

Mentan Amran Siapkan Beasiswa bagi 20 Mahasiswa Palestina

Pemerintah Siapkan Rp17 Triliun untuk Bangun Ekosistem Peternakan Terintegrasi

Puspresnas Temukan Kecurangan dalam OSN 2026, Peserta Terancam Didiskualifikasi

Kementan Siapkan hingga 2 Juta Hektare untuk Pengembangan Bioetanol Nasional

Tersangka Penipuan Rp37,4 Miliar Ditangkap di Bandara Juanda