Sementara itu, Satgas Pangan memastikan pengawasan terhadap pelaku usaha dan peternak di sektor perunggasan akan diperketat.
Kombes Pol Derry Agung Wijaya mengatakan setiap laporan yang masuk akan diverifikasi terlebih dahulu. Perbedaan harga antara pemerintah dan kondisi di lapangan, menurutnya, tidak otomatis menunjukkan adanya tindak pidana. "Kalau ada penekanan harga, kami akan telusuri apakah mengandung unsur pidana atau tidak," kata Derry.
Jika ditemukan pelanggaran, penanganannya akan disesuaikan dengan bentuk dan kewenangan lembaga terkait. Pelanggaran administratif akan diproses sesuai ketentuan, sedangkan dugaan praktik monopoli dapat diteruskan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Adapun temuan yang mengandung unsur pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Amran kembali menegaskan pemerintah akan bertindak tegas terhadap pihak yang terbukti melanggar aturan. "Sebagai pemerintah, kami harus tegas. Yang melanggar, ditindak. Hukum jadi panglima," pungkasnya. (R)
beritaTerkait
komentar