Menkeu Purbaya Perkuat Pengawasan Laut di Perbatasan Timur Indonesia

Kupang (buseronline.com) - Menteri Keuangan (Menkeu) RI Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah terus memperkuat pengawasan laut di wilayah perbatasan timur Indonesia. Penguatan dilakukan untuk mencegah penyelundupan sekaligus memastikan aktivitas perdagangan dan pelayaran berlangsung aman dan lancar.

Dilansir dari laman Kemkeu, penegasan tersebut disampaikan Purbaya saat meninjau Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Bea Cukai Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat.

Dalam kunjungan tersebut, Menkeu melihat langsung kesiapan sarana dan prasarana serta personel Bea Cukai dalam melaksanakan pengawasan kepabeanan dan cukai di wilayah perairan strategis.

Menurut Purbaya, posisi PSO Bea Cukai Kupang sangat penting karena wilayah pengawasannya berada di jalur pelayaran antarpulau dan berdekatan dengan perbatasan Indonesia dengan Timor-Leste serta perairan Australia.

"Pengawasan laut harus terus diperkuat melalui modernisasi sarana operasi, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kompetensi personel agar mampu menjawab tantangan pengawasan di wilayah perbatasan yang semakin kompleks," ujar Purbaya.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, PSO Bea Cukai Kupang juga terlibat dalam patroli terpadu bersama TNI AL, Polairud, dan PSDKP.

Selain menjalankan fungsi pengawasan kepabeanan dan cukai, armada Bea Cukai turut mendukung pemantauan wilayah perairan serta operasi pencarian dan pertolongan (SAR) ketika terjadi kondisi darurat di perairan NTT.

Pengawasan laut juga diperkuat melalui Operasi Patroli Laut Terpadu Jaring Wallacea yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara berkesinambungan.

Operasi tersebut didukung Kapal Patroli BC 7002 dan BC 20010 yang dioperasikan PSO Bea Cukai Kupang. Wilayah operasinya mencakup perairan Bali, Nusa Tenggara Barat, Maumere, Atapupu, hingga kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste.

Pada periode 21 April hingga 15 Juni 2026, operasi tersebut dilaksanakan dalam empat periode dengan menggunakan dua armada patroli.

Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pemantauan aktivitas pelayaran dan 12 pemeriksaan terhadap berbagai sarana pengangkut, mulai dari kapal niaga, kapal layar motor hingga kapal nelayan.

Sementara itu, dalam operasi yang berlangsung 19 Mei hingga 1 Juni 2026 dengan menggunakan Kapal Patroli BC 20010, petugas memantau 52 kapal dan perahu yang melintas di wilayah pengawasan. Dari pemantauan tersebut, tiga sarana pengangkut dilakukan pemeriksaan.

Kehadiran aparat secara konsisten di wilayah perairan strategis dinilai penting untuk mempersempit ruang gerak pelaku penyelundupan.

Di sisi lain, pengawasan yang optimal juga diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat serta pelaku usaha yang menjalankan aktivitas pelayaran dan perdagangan di kawasan perbatasan.

Purbaya menekankan bahwa penguatan pengawasan tidak cukup hanya dengan penambahan dan modernisasi sarana operasi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta pemanfaatan teknologi juga menjadi bagian penting.

"Kita harus terus membangun kemampuan personel dan memperkuat penggunaan teknologi agar pengawasan semakin efektif serta mampu menjaga wilayah perairan Indonesia secara optimal," tegasnya.

Ke depan, pemerintah akan terus mendorong modernisasi sarana operasi, peningkatan kompetensi personel, penguatan intelijen, serta peningkatan kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait.

Penguatan pengawasan laut tersebut menjadi bagian dari komitmen Kementerian Keuangan untuk memastikan fungsi kepabeanan dan cukai berjalan efektif dan adaptif. Langkah tersebut sekaligus mendukung kelancaran perdagangan serta optimalisasi penerimaan negara. (R)

Menkeu Purbaya Tekankan Pengawasan APBN untuk Jaga Stabilitas Ekonomi NTT

Pemerintah Kawal Ganti Rugi dan Pemulihan Lingkungan Korban Tumpahan Minyak Montara

Menkeu: Pengelolaan Kas Negara Bisa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

APBN Semester I 2026 Tetap Sehat, Pendapatan Negara Tumbuh Positif

Menkeu: APBN 2026 Jadi Investasi Strategis Bangun SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045

APBN Jawa Tengah Tetap Terjaga, Menkeu Purbaya Tinjau Program Prioritas Pemerintah di Semarang