Pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Jateng Capai 81 Persen

Semarang (buseronline.com) - Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Tengah terus menunjukkan perkembangan positif. Dilansir dari laman Jatengprov, hingga awal Agustus 2026, pendataan telah mencapai 81 persen dari total target yang ditetapkan.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk memastikan seluruh target pendataan dapat diselesaikan sebelum masa sensus berakhir.

"Kita kolaborasikan lagi, kita pahamkan kepada para pengusaha, masyarakat, termasuk penghuni apartemen. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap untuk itu," ujar Taj Yasin saat Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Kamis.

Menurutnya, pemerintah daerah akan kembali memetakan perusahaan maupun kawasan industri yang belum seluruhnya terdata agar pendekatan kepada pelaku usaha dapat dilakukan secara lebih intensif.

Ia menambahkan, keberhasilan pendataan di kawasan industri Kendal dan Batang yang telah mencapai 100 persen dapat menjadi contoh bagi daerah lain.

"Kita petakan kembali perusahaan dan kawasan industri yang belum tercapai, agar dalam sisa waktu tiga minggu ini Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Tengah benar-benar bisa dituntaskan," katanya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Kota Semarang masih membutuhkan percepatan pendataan karena memiliki jumlah pelaku usaha terbesar di Jawa Tengah.

Hingga saat ini capaian pendataan di Kota Semarang baru sekitar 71 persen, sedangkan Kabupaten Banjarnegara menjadi daerah dengan capaian tertinggi, yakni mencapai 92 persen.

Wakil Kepala BPS Pusat Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota dalam menyukseskan pelaksanaan sensus.

Menurut Sonny, capaian 81 persen merupakan hasil kerja sama yang baik mengingat jumlah pelaku usaha di Jawa Tengah mencapai lebih dari 4,5 juta unit.

Meski demikian, pendataan terhadap kelompok usaha besar masih menjadi tantangan. Hingga saat ini realisasinya baru mencapai sekitar 40 persen.

"Target kami seluruh usaha besar bisa terdata 100 persen, karena data tersebut akan menentukan potret ekonomi Indonesia secara lengkap," ujarnya.

Ia menjelaskan, proses pendataan perusahaan besar membutuhkan waktu lebih lama karena data yang dikumpulkan meliputi aspek keuangan, ketenagakerjaan hingga penjualan yang memerlukan koordinasi dengan berbagai divisi maupun kantor pusat perusahaan.

Selain itu, pendataan penghuni apartemen juga menjadi tantangan karena aktivitas penghuni yang padat.

Untuk mempercepat penyelesaian sensus, BPS mengerahkan petugas lapangan, aparatur sipil negara (ASN), hingga pejabat senior BPS untuk mendata perusahaan-perusahaan besar secara langsung.

Sonny menegaskan Sensus Ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan perpajakan. Seluruh data responden dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah, sekaligus memotret jumlah dan sebaran pelaku usaha, skala usaha, sektor formal dan informal, serta karakteristik kegiatan ekonomi di Indonesia. (R)

Pemprov Jateng Siapkan Kawasan Industri Halal untuk Tarik Investor

Wamendikdasmen Dorong Revitalisasi Sekolah di Daerah Rawan Banjir Demak

Nawal Dorong Penguatan Layanan Terpadu untuk Tekan Kekerasan Perempuan dan Anak

Guru Dilibatkan Hapus Stigma Kusta terhadap Anak di Jepara

Dirjen Dikmen Diksus Ajak Masyarakat Perkuat Gerakan Literasi

Kemenkes Siapkan Alat Diagnostik TBC untuk 884 Puskesmas di Jateng