Wamentan Sudaryono Respons Cepat Keluhan Petani dan Peternak di Malang

Malang (buseronline.com) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono merespons langsung berbagai keluhan yang disampaikan petani dan peternak saat berdialog bersama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat.

Dilansir dari laman Kementan, persoalan akses pupuk bersubsidi, kebutuhan alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga anjloknya harga telur menjadi perhatian pemerintah.

Dalam dialog tersebut, Sudaryono menginstruksikan penyuluh pertanian untuk segera memverifikasi petani yang belum terdaftar dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Menurutnya, petani yang memenuhi syarat harus segera didaftarkan agar dapat memperoleh pupuk bersubsidi.

"Pupuk bersubsidi harus diterima petani yang berhak. Kalau memenuhi syarat, segera dimasukkan ke e-RDKK. Jika ada penyelewengan, itu merupakan tindak pidana karena pupuk subsidi adalah barang milik negara," tegas Sudaryono.

Selain persoalan pupuk, Wamentan juga menanggapi usulan bantuan alsintan dari petani. Menjawab kebutuhan modernisasi pertanian, ia langsung menyetujui pemberian satu unit drone pertanian dan satu unit traktor untuk mendukung peningkatan produktivitas sekaligus menarik minat generasi muda ke sektor pertanian.

Sementara itu, peternak ayam petelur menyampaikan keluhan mengenai turunnya harga telur dan tingginya biaya pakan yang masih membebani usaha mereka.

Menurut Sudaryono, pemerintah telah menjadikan persoalan tersebut sebagai perhatian serius dan tengah menyiapkan mekanisme perlindungan bagi peternak sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menjelaskan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada protein hewani, sehingga tantangan berikutnya adalah menjaga keseimbangan antara produksi dan permintaan agar harga tetap stabil dan usaha peternak tetap menguntungkan.

Dalam kesempatan itu, Sudaryono juga meminta HKTI berperan aktif sebagai mitra strategis pemerintah dengan melaporkan berbagai persoalan di lapangan, mulai dari penyaluran pupuk bersubsidi, kerusakan infrastruktur pertanian, hingga bantuan yang tidak tepat sasaran.

"Pemerintah ingin setiap persoalan di lapangan segera ditindaklanjuti agar petani dan peternak dapat bekerja dengan tenang, produktivitas meningkat, kesejahteraan membaik, serta swasembada pangan dapat terus dipertahankan," pungkasnya. (R)

KPK Petakan 12 Risiko Korupsi di Perguruan Tinggi

KPK Tangkap Bupati Pemalang dan Tiga Tersangka dalam Kasus Dugaan Pemerasan

Kapolri Ajak Mahasiswa Dukung Pemerintah dan Jauhi Judi Online serta Narkoba

PMI Pemalang Sediakan 2.000 Kantong Darah per Bulan

Kolaborasi Pentahelix dan Inovasi Digital, Strategi Polinema Wujudkan Hilirisasi Riset

Polri Gandeng Civitas Akademika, Perkuat Komitmen Lawan Kekerasan di Kampus