Medan (buseronline.com) - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan komitmennya dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.
Komitmen tersebut disampaikan usai mengikuti Entry Meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang digelar secara daring dari Rumah Dinas Wali Kota Medan, Kamis.
Dalam kegiatan tersebut, dilansir dari laman Portal Medan, Rico Waas didampingi Sekretaris Daerah Kota Medan, Wiriya Alrahman, serta jajaran pimpinan perangkat daerah. Ia menyimak secara serius arahan strategis yang disampaikan Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Bobby Adhityo Rizaldi.
Dalam arahannya, Bobby menjelaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menggunakan pendekatan berbasis risiko (risk-based audit) yang dipadukan dengan pemanfaatan Big Data Analytics dalam proses pemeriksaan LKPD guna meningkatkan kualitas serta kedalaman analisis.
“Oleh karenanya Bapak dan Ibu, kita perlu bekerja sama agar proses pemeriksaan ini bisa berjalan dengan lancar,” ujar Bobby dalam pertemuan yang diikuti seluruh kepala daerah dan ketua DPRD di lingkup Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V.
Ia menegaskan, BPK tidak berada pada posisi untuk mengkritisi kebijakan kepala daerah, melainkan memastikan implementasi kebijakan tersebut—dalam bentuk program dan kegiatan—berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Saya sampaikan bahwa BPK tidak di dalam posisi untuk mengkritisi atau memberikan rekomendasi terhadap kebijakan-kebijakan. Yang kita periksa adalah turunan kebijakan berupa program atau kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut,” tegasnya.
Selain itu, Bobby juga menyoroti pentingnya peran strategis DPRD sebagai mitra pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, fungsi pengawasan DPRD sangat krusial untuk memastikan setiap penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Kami memberikan apresiasi atas upaya pemerintah daerah dan DPRD dalam menjaga transparansi keuangan negara. Namun demikian, tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan perlu segera dilaksanakan,” ungkapnya.
Di akhir pertemuan, BPK RI mengingatkan seluruh kepala daerah dan tim pemeriksa untuk senantiasa menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap tahapan pemeriksaan.
Pemeriksaan LKPD Tahun 2025 ini diharapkan tidak hanya menjadi rutinitas administratif, tetapi juga momentum strategis untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di tengah dinamika global yang terus berkembang.
“Hasil pemeriksaan BPK pada prinsipnya bertujuan mendorong perbaikan pelayanan publik, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, serta penurunan angka kemiskinan,” tutup Bobby.
Dengan komitmen yang ditegaskan Wali Kota Medan, diharapkan pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, serta mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (R)
Editor
: Dirgahayu Ginting
beritaTerkait
komentar
