Pemprov Sumut Permudah Akses Hunian Layak Lewat Program 3 Juta Rumah dan Bedah Rumah

Medan (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya mempermudah masyarakat memiliki rumah layak huni. Melalui Program 3 Juta Rumah dan Bedah Rumah, Pemprov Sumut menargetkan pengurangan kesenjangan antara ketersediaan rumah dan kebutuhan masyarakat (backlog) yang masih cukup tinggi.

Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Sumut, backlog di provinsi ini mencapai 938.217 rumah tangga atau sekitar 9,5 persen dari total backlog nasional. Selain itu, ribuan keluarga masih menempati rumah tidak layak huni (RTLH).

“Target kita tahun ini membangun 15 ribu rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan sampai saat ini yang sudah akad sekitar 7.028 unit,” kata Kepala Dinas Perkim Sumut, Hasmirizal Lubis, saat temu pers yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin.

Sementara untuk mengurangi jumlah RTLH, Pemprov Sumut menargetkan melakukan bedah rumah sebanyak 400 unit tahun ini. Program ini diharapkan mampu mengentaskan kawasan pemukiman kumuh, terutama di kota-kota besar.

“Anggarannya Rp30 juta per RTLH, tetapi kami juga mengedepankan swakelola. Jadi ada tambahan dana dari masyarakat bila memang menginginkan spesifikasi tertentu,” jelas Hasmirizal.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa kedua program ini akan memberi dampak signifikan terhadap tata ruang wilayah di Sumut, termasuk tumbuhnya kawasan perkotaan baru. Tata ruang yang baik diyakini dapat meningkatkan kualitas hidup sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Oleh karena itu, kami benar-benar memperhatikan integrasinya dengan transportasi publik, sarana prasarana dan utilitas seperti drainase, sanitasi, air bersih, jalan lingkungan, serta ruang terbuka hijau,” ungkapnya.

Selain menyediakan rumah layak huni, Pemprov Sumut juga mempermudah akses masyarakat terhadap program ini melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Dengan FLPP, masyarakat bisa mendapatkan kemudahan akses: DP hanya 1 persen, bunga flat 5 persen, tanpa biaya notaris, bunga 0 persen, serta BBN gratis. Ini tentu sangat membantu MBR,” kata Hasmirizal.

Pemprov Sumut berharap masyarakat dapat memanfaatkan program ini secara optimal untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal sekaligus mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di provinsi tersebut. (R)

Pemko Medan dan DPRD Sepakati KUA-PPAS Perubahan 2026 dan R-APBD 2027

Kapolri: Keselamatan Masyarakat Jadi Prioritas Utama Penanganan Gempa NTT

Disdik Jabar dan UPI Kolaborasi Atasi Kekurangan Guru melalui Program GEMA JABAR

Omzet Galeri UKM Jateng Tembus Rp439 Juta dalam Enam Bulan, Bakal Direbranding

BRT Mebidang Resmi Beroperasi, Bobby Nasution Dorong Warga Beralih ke Transportasi Umum

5 Bomber Siap Bersaing Rebut Sepatu Emas Premier League 2026/2027