PAD Sumut Dioptimalisasi, Gubernur Bobby dan Kapolda Sumut Rumuskan Inovasi Bersama

Medan (buseronline.com) - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menggandeng Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumut, Irjen Pol Wishnu Hermawan Februanto, serta seluruh instansi terkait untuk merancang serangkaian inovasi dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut tahun 2025.

Fokus utama diarahkan pada peningkatan penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Hal itu terungkap dalam Rapat Optimalisasi Penerimaan PAD dari sektor PKB dan BBNKB yang digelar di Aula Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut, Rabu.

“Pajak yang paling besar diterima oleh Sumut adalah dari PKB dan BBNKB. Maka dari itu, kami melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan layanan seperti e-Samsat yang akan diperbarui menjadi layanan one stop service. Keamanan dan transparansi dalam penerimaan pendapatan melalui aplikasi ini juga akan kami pastikan,” ujar Gubernur Bobby dalam sambutannya.

Berbagai inovasi yang dirancang mencakup peningkatan fitur dan keamanan aplikasi e-Samsat, penggunaan sistem pembayaran digital seperti QRIS, program pemutihan pajak, sistem pembayaran cicilan, serta berbagai pelayanan lapangan seperti Bus Saminten dan Bus Samkel CFD. Tak hanya itu, inovasi lain yang disiapkan adalah layanan WhatsApp Blast, Kiosk Samsat, serta razia terpadu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Bobby juga menampung aspirasi masyarakat yang mengusulkan adanya kebijakan pemutihan pajak sebagai insentif bagi warga yang mengalami keterlambatan pembayaran akibat faktor ekonomi.

Berdasarkan data Bapenda Sumut per 22 Juli 2025, realisasi pajak daerah mencapai Rp2,47 T. Rinciannya meliputi PKB sebesar Rp711,91 M, BBNKB sebesar Rp441,84 M, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp819,57 M, Pajak Air Permukaan Rp28,10 M, Pajak Rokok Rp473,58 M, serta opsen MBLB Rp812 juta.

Kepala Bapenda Sumut, Ardan Noor, menjelaskan bahwa pembaruan aplikasi e-Samsat akan dilengkapi fitur face recognition (FR) yang terintegrasi dengan Electronic Registration and Identification (ERI) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), sehingga status data kendaraan menjadi lebih valid. Selama ini, e-Samsat hanya mengandalkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Selain pembaruan aplikasi, Bapenda juga menyiapkan pelayanan berbasis lapangan seperti Bus Saminten yang melayani pembayaran PKB pada Sabtu malam dan Minggu pagi di Kota Binjai dan Pematangsiantar. Bus Samkel CFD juga akan hadir di Lapangan Merdeka Medan setiap Minggu pagi.

Tak hanya itu, pelayanan Samsat juga diperluas hingga malam hari di 29 titik di seluruh Sumut, seperti Medan, Lubukpakam, Binjai, Kisaran, Pematangsiantar, Rantauparapat, Tebing Tinggi, Tarutung, Padangsidimpuan, hingga ke daerah-daerah terpencil seperti Gunung Tua, Sibolga, dan Teluk Dalam.

Kapolda Sumut Irjen Pol Wishnu Hermawan menyatakan dukungannya terhadap seluruh kebijakan dan inovasi yang digagas Pemprov Sumut dalam rangka mempermudah masyarakat membayar pajak.

“Permudahlah orang membayar pajak, jangan dipersulit. Kalau inovasi-inovasi tadi sudah disiapkan oleh Bapenda, maka tugas kami membantu dari sisi penegakan hukum. Saya yakin kalau PAD meningkat, maka manfaatnya juga akan kembali kepada masyarakat,” ujar Kapolda Wishnu.

Ia juga mencatat bahwa berdasarkan data dari Korlantas, setiap tahun terdapat 300.000 unit sepeda motor yang masuk ke Sumut. Namun, dari 7,5 juta unit kendaraan yang terdata, masih banyak yang belum aktif dalam membayar pajak.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan instansi terkait lainnya, Gubernur Bobby berharap optimalisasi PAD dari sektor pajak kendaraan bisa berjalan efektif demi pembangunan Sumatera Utara yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (R)

Presiden Prabowo Apresiasi Sukses Penyelenggaraan Haji 2026

Mentan Amran: Sanksi Tegas bagi Produsen Benih yang Langgar Aturan

Wabup Taput Canangkan Sensus Ekonomi 2026, Ajak Pelaku Usaha Berikan Data Akurat

Pemprov Jabar Gandeng Sekolah Swasta, Siapkan Bantuan bagi 78 Ribu Siswa yang Tak Tertampung di Sekolah Negeri

Klinik Kecantikan Ilegal di Bali Ditutup, Pekerjakan Tenaga Medis Asing Tanpa Izin

KPK Awasi SPMB DKI Jakarta 2026/2027, Pastikan Proses Penerimaan Transparan dan Bebas Titipan