Aliansi GERAK Gelar Aksi Demo Desak Penutupan TPL, DPRD Taput Siap Bentuk Pansus

Tarutung (buseronline.com) - Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi GERAK (Gerakan Rakyat Tutup TPL) melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD dan Kantor Bupati Tapanuli Utara, Selasa (27/5/2025).

Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap keberadaan PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang dinilai merugikan masyarakat dan lingkungan di kawasan Danau Toba.

Berpakaian adat Batak dan berangkat dari titik kumpul di Terminal Madya Tarutung, para demonstran melakukan long march menuju kantor DPRD Taput di Jalan Sisingamangaraja No 194.

Di halaman gedung dewan, massa menyuarakan tuntutan mereka yang intinya meminta DPRD dan Bupati Tapanuli Utara mendukung penutupan PT TPL.

Anggiat Sinaga, Ketua Aliansi GERAK sekaligus orator utama dalam aksi tersebut, menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain: penghentian kriminalisasi terhadap masyarakat adat dan petani, pengembalian tanah adat yang dirampas oleh PT TPL, pengesahan UU Masyarakat Adat secara nasional, serta pengesahan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Sumatera Utara. Ia juga mendesak DPRD Taput segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penutupan TPL.

“Hutan bukan untuk ditebang, tetapi untuk dijaga demi generasi mendatang. Tanah adalah sumber hidup, bukan objek spekulasi,” tegas Anggiat dalam orasinya.

Aksi massa tersebut disambut oleh sejumlah anggota DPRD Taput, di antaranya Wakil Ketua DPRD Reguel Simanjuntak, Sahat Sibarani, Jufri Sitompul, Oky Ohara Sibarani, Ferry Silitonga, Dapot Hutabarat, Lamro Manalu, Maradona Simanjuntak, dan Terry Siregar. Mereka menerima perwakilan massa untuk berdialog di ruang rapat DPRD.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPRD Reguel Simanjuntak menyatakan dukungan terhadap penutupan TPL. “Kami DPRD Taput sepakat dan mendukung penutupan TPL. Namun prosesnya harus formal. Dalam waktu dekat, kami akan segera membentuk Pansus Penutupan TPL,” ujarnya.

Reguel juga mengajak pemerintah daerah lain di kawasan Danau Toba yang turut memiliki wilayah konsesi TPL untuk bersama menyuarakan penolakan terhadap perusahaan tersebut.

Setelah berdialog dengan DPRD Taput, massa melanjutkan aksi ke kantor Bupati Tapanuli Utara untuk menyampaikan tuntutan serupa.

Menariknya, sehari sebelumnya, Senin (26/5/2025), massa lain menggelar aksi di DPRD Toba dengan tuntutan sebaliknya. Mereka mendukung keberadaan PT TPL karena dinilai memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah, membuka lapangan kerja, dan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat.

Menanggapi aksi tandingan tersebut, salah seorang orator aksi di Taput, Maruli Simanjuntak, menegaskan bahwa pihaknya bukanlah massa bayaran. “Kami bergerak atas dasar kepedulian terhadap lingkungan dan hak masyarakat adat, bukan karena iming-iming materi,” tegas Maruli.

Polemik mengenai keberadaan PT TPL di kawasan Danau Toba terus bergulir. Dukungan dari elemen masyarakat, gereja, hingga lembaga legislatif semakin menguat untuk menuntut penutupan perusahaan tersebut.

Kini, langkah konkrit DPRD Taput dalam membentuk pansus menjadi perhatian publik yang menantikan komitmen nyata dalam membela hak-hak masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. (T1)

Pemprov Jateng Petakan Peran Rumah Sakit Daerah, Tak Lagi Fokus Kejar Klasifikasi

Profil Kapolda Kalbar Irjen Pol Alberd Teddy Benhard Sianipar, Peraih Adhi Makayasa Akpol 1994

Pertamina Tuntaskan Penataan 31 Entitas Anak Usaha pada Semester I 2026

Pertamina Salurkan 200 Paket Bantuan Pendidikan untuk Siswa Prasejahtera di Banyuwangi

Kemendikdasmen Luncurkan SPMB PJJ 2026, Upaya Kembalikan Jutaan Anak Tidak Sekolah

Kemenkes Kirim Bantuan Logistik Kesehatan untuk Korban Kebakaran TPA Jatiwaringin