Rabu, 12 Agustus 2026

Sekda Sumut Berharap Petugas Penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024 Terdaftar JKN dan Skrining Kesehatan

Selasa, 06 Februari 2024 11:23 WIB
Sekda Sumut Berharap Petugas Penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024 Terdaftar JKN dan Skrining Kesehatan
Rakor antara BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, KPU, Bawaslu se Provinsi Sumut di Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention Medan, Senin (5/2/2024). (Dok/Kominfo Sumut)
Medan (buseronline.com) - Sekda Sumut Arief S Trinugroho berharap seluruh petugas penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024 telah dipastikan terdaftar sebagai peserta aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan mengikuti skrining riwayat kesehatan.

Harapan tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) antara BPJS Kesehatan, Pemerintah Daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) se Provinsi Sumut di Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention Medan.

"Jika petugas Pemilu dan Pilkada sehat, maka kita dapat wujudkan Pemilu yang berkualitas," ujarnya.

Menurut Arief, peristiwa banyaknya petugas penyelenggara Pemilu yang meninggal dan jatuh sakit pada tahun 2019 lalu, tidak boleh terulang kembali. Karenanya petugas Pemilu dan Pilkada harus dilindungi hak kesehatannya.

"Oleh karenanya dibutuhkan peran serta aktif dan kerja sama dari seluruh entitas untuk memberikan pelayanan yang optimal. Termasuk pelayanan kesehatan," harapnya.

Plh Deputi Direksi Wilayah I BPJS Mohammad Iqbal Anas Ma’ruf sebelumnya menyatakan, partisipasi aktif BPJS Kesehatan dalam Pemilu dan Pilkada Tahun 2024, adalah mencegah terjadinya kesakitan dan kematian petugas yang memiliki risiko penyakit kronis, serta meningkatkan kepesertaan aktif JKN petugas Pemilu dan Pilkada.

Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu dan BPJS Kesehatan Nomor: 20 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Optimalisasi Kepesertaan Aktif Program JKN Bagi Petugas Penyelenggara Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Untuk itu, Mohammad Iqbal Anas Ma’ruf menambahkan, dalam rangka memastikan implementasi skrining riwayat kesehatan dan kepesertaan JKN aktif berjalan dengan optimal, maka seluruh Pemerintah Daerah, KPU dn Bawaslu, dapat mengarahkan seluruh petugas penyelenggara Pemilu dan Pilkada mengikuti Skrining Riwayat Kesehatan dari BPJS Kesehatan. (R)
Editor
: EM Bukit MKes
beritaTerkait
KPK dan MA Perkuat Integritas Aparatur Peradilan, 33 Hakim Pernah Terjerat Korupsi
Pemko Medan Perkuat Penanganan TBC, 100 Warga Sei Mati Jalani Pemeriksaan
Patroli Humanis di Ilaga, Polisi Berbagi Makanan Ringan dengan Anak-anak Papua
Mentan Amran Ungkap Kerugian Mafia Beras Bisa Capai Rp100 Triliun
Lahan Tidur 12 Tahun di Banjarnegara Disulap Jadi Lahan Produktif Lewat Revola Jateng Optimis
Plt Bupati Pati Dorong Budaya dan Kesenian Daerah Masuk Sekolah
komentar
beritaTerbaru