FKP Kebijakan Pemerintah Dalam Percepatan Penurunan Stunting Tebingtinggi Tahun 2024 Digelar

Tebingtinggi (buseronline.com) - Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (PPKB) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Kebijakan Pemerintah Dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kota Tebingtinggi.

Pj Sekda Tebingtinggi Kamlan Mursyid selaku narasumber mengatakan pernikahan dini merupakan salah satu permasalahan yang cukup mendesak dalam penanganan stunting.

"Hal-hal yang sangat mendesak terhadap permasalahan yaitu banyaknya pernikahan stunting," kata Kamlan.

Ia menjelaskan, bahwa pernikahan dini kurang tepat dilakukan oleh pasangan pernikahan. Dimana usia wanita dalam pernikahan dini belum siap untuk mengalami proses kehamilan, pastinya akan berpengaruh terhadap kesehatan janin yang menjadi penyebab stunting pada anak.

"Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini adalah pergaulan bebas remaja. Kita harus memberikan proteksi kepada anak-anak," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas PPKB Tebingtinggi Hj Nina Zahara MZ menyampaikan tentang standar prosedur pelayanan perkawinan, yang mana salah satunya adalah tidak memberikan rekomendasi perkawinan bagi calon pasangan pernikahan yang tidak memenuhi syarat usia minimal untuk melakukan perkawinan.

"Pernikahan usia dini sangat berhubungan dengan stunting dan kemiskinan," ungkapnya.

Dalam kegiatan tersebut dan sebagai program Dinas PPKB 2024 disepakati akan meningkatkan edukasi program stunting kepada masyarakat melalui kegiatan promosi KIE stunting dan program Bangga Kencana.

Sosialisasi stunting kepada remaja maupun calon pengantin. Peningkatan program SDM tim pendamping keluarga melalui kegiatan pelatihan Bimtek bagi kader TPK.

Usulan penambahan anggaran untuk pengadaan alat tes urine, HIV/AIDS, HB dan planotes. Mensosialisasikan kepada pemuka agama tentang Perwal Nomor: 25 tahun 2019 serta pendampingan orang tua kepada calon pengantin yang positif narkoba/HIV-AIDS. (R)

Menteri Koperasi Kunjungi KDMP Pantai Pasifik Toba, Dorong Ekonomi Rakyat Berbasis Koperasi

400 Guru Mengaji Bandung Dipersiapkan Jadi Penggerak Pemberantasan Buta Huruf Al-Qur'an

Korlantas Polri Bersama KemenPAN-RB dan BSSN Bahas Integrasi SIM dan STNK Digital

FLS3N 2026 Resmi Berakhir, Siswa Didorong Terus Berkarya dan Lestarikan Budaya

Posyandu di Medan Kini Jadi Penghubung Pelayanan Dasar Warga

KPK Libatkan Sejumlah Lembaga Bahas Standar Penghitungan Kerugian Negara