Pemkab Toba Sambut 30 Delegasi IIGCE 2026, Potensi Pariwisata Jadi Sorotan
Balige (buseronline.com) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba menyambut kedatangan sekitar 30 delegasi Asosiasi Panasbumi Indonesia (API) ya
Ekonomi 8 jam lalu
Batubara (buseronline.com) - Para petani di Kabupaten Batubara sering kali mengalami kerugian akibat beberapa permasalahan yang terjadi.
Tidak ingin hal itu berkelanjutan, Bupati Batubara Ir H Zahir MAP memberikan beberapa solusi agar para petani dapat meningkatkan hasil pertaniannya.
Hal itu disampaikan Bupati Zahir di hadapan para petani saat kegiatan sinergi pemerintah, petani dan swasta dalam pembangunan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian yang digelar di Pendopo Perjuangan, Desa Empat Negeri, Kecamatan Datuk Lima Puluh.
Bupati Zahir dengan tegas mengatakan bahwa dirinya tidak mau petani di Kabupaten Batubara terus mengalami kerugian.
"Saya tidak mau petani di Batubara terus merugi. Karena saya lahir dari rahim seorang petani," tegasnya.
Bupati Zahir menyebut beberapa faktor kerugian petani yakni petani kerap meminjam modal kepada tengkulak, kurangnya persediaan pupuk subsidi dan susahnya syarat peminjaman modal di bank.
Permasalahan para petani itu selalu dikeluhkan saat Bupati Zahir bertemu langsung dengan petani dari berbagai desa pada program Bupati Menyapa Desa (Bupades).
"Petani-petani sering kali merugi karena masih meminjam modal kepada tengkulak, persediaan pupuk subsidi yang kurang tidak sesuai dengan RAB dan susahnya peminjaman modal kepada pihak bank karena harus adanya agunan surat tanah," ungkap Bupati Zahir.
Adapun solusi yang diberikan Bupati Zahir untuk permodalan pertanian yaitu KUR Pertanian melalui PT Bank Sumut. Program hasil MoU dengan Pemkab Batubara ini menawarkan persyaratan yang mudah seperti bunga rendah dan tanpa jaminan surat tanah.
Tidak hanya itu saja, ketika petani mengalami gagal panen, PT Bank Sumut yang bekerjasama dengan PT Jasindo akan memberikan biaya ganti rugi, mensiasati harga gabah di petani tetap stabil.
Pemkab Batubara dengan PT Wilmar membuat MoU bertujuan agar petani mendapatkan program pendampingan dan pembelian gabah beras dengan harga yang sesuai dan tidak menekan harga.
Pada kesempatan ini, dihadirkan juga PT Wilmar dan PT Bank Sumut untuk mensosialisasikan program-program kerjasama dengan Pemkab Batubara untuk meningkatkan pertanian.
Di akhir acara, Bupati Zahir memberikan sertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), KUR Pertanian dan Kartu Tani untuk mempermudah akses dalam mendapatkan keperluan pertanian. (R)
Balige (buseronline.com) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba menyambut kedatangan sekitar 30 delegasi Asosiasi Panasbumi Indonesia (API) ya
Ekonomi 8 jam lalu
Ruteng (buseronline.com) Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin meninjau langsung pelayanan kesehatan bagi korban gempa di RSUD
Kesehatan 12 jam lalu
Jayawijaya (buseronline.com) Gangguan tembakan terjadi di sekitar Polsek Asologaima, Kampung Kimbim, Distrik Asologaima, Kabupaten Jayawij
Hukum & Peristiwa 14 jam lalu
Kuningan (buseronline.com) Ratusan murid merayakan HUT ke81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui kegiatan Hari Anak Merdeka 2026 di Pas
Pendidikan 15 jam lalu
Jakarta (buseronline.com) Lebih dari 150 ribu masyarakat memadati kawasan Istana Merdeka dan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, untuk meng
Regional 15 jam lalu
Medan (buseronline.com) Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Utara di Jalan Adinegoro Nomor 4, Medan, kembali dibob
Hukum & Peristiwa 15 jam lalu
Medan (buseronline.com) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendorong penguatan budaya menabung dan literasi keuangan sejak
Ekonomi 16 jam lalu
Ruteng (buseronline.com) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mempercepat pembangunan rumah sakit lapangan di Stadion Golo Dukal, Kabupaten
Kesehatan 17 jam lalu
Manggarai Barat (buseronline.com) Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat terdamp
Ekonomi 18 jam lalu
Jakarta (buseronline.com) Kabar baik bagi para guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Pemerintah me
Pendidikan 19 jam lalu