Polda Sumut Antisipasi Titik Macet saat Nataru 2024

Medan (buseronline.com) - Polda Sumut mengantisipasi terjadinya kemacetan di 79 titik ruas jalan pada perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru).

"Polisi sudah mapping dan langkah antisipasi demi mengurai kemacetan pada arus mudik," kata Kabid Humas Kombes Pol Hadi Wahyudi di sela-sela latpraops lilin toba di Mapolda Sumut.

Ia melanjutkan gelombang pertama puncak arus mudik diprediksi dari 22-24 Desember sampai perayaan Natal nantinya. Kemudian kata Hadi gelombang kedua puncak arus mudik terjadi pada 29 Desember.

"Bahwa pada 22 Desember kami telah melakukan Operasi Lilin, artinya dari 12.000 lebih personel gabungan, 102 pos pelayanan, 75 pos pengamanan dan 20 lebih pos terpadu siap mengantisipasi puncak arus mudik," ucapnya.

Untuk itu, personel tersebut sudah menempati Pos-pos pengamanan dan ruas jalan yang diprediksi terjadi kemacetan seperti di Kota Tebingtinggi, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Simalungun, serta jalur barat seperti Kabupaten Asahan, Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan.

"Untuk wilayah Tanah Karo dan Danau Toba diprediksi terjadi peningkatan volume kendaraan pada perayaan Natal dan Tahun Baru, karena daerah itu juga tempat pariwisata," tuturnya.

Selain menempatkan personel gabungan di ruas jalan terebut, Hadi menyebutkan Polda Sumut mendorong fungsionalisasi jalan tol yang ada di beberapa daerah guna memperlancar kendaraan yang melakukan perjalanan mudik libur perayaan Natal dan Tahun Baru.

"Polisi ingin perayaan Natal dan Tahun Baru bisa dinikmati masyarakat dengan bahagia dan gembira, dan Polda Sumut ingin memastikan masyarakat nyaman dan aman," pungkasnya. (R)

Wabup Taput Ajak Peserta Jambore Nasional Anak Sekolah Minggu HKBP Jadi Generasi Beriman dan Berkarakter

Jateng Perkuat Upaya Pencegahan Perundungan di Sekolah

Pemko Bandung Wajibkan Faskes Tak Menolak Pasien, Termasuk Gawat Darurat

Kemendikdasmen Hadirkan Listrik dan Internet Starlink untuk Sekolah di Nias Utara

Pemko Bandung Perkuat Penanggulangan HIV/AIDS Lewat Kolaborasi OMS dan Komunitas

Pemko Bandung Gelar Penyuluhan Hukum Terpadu di Enam Kelurahan