Pemko Bandung Matangkan SPMB 2026/2027, Farhan Tekankan Keadilan dan Transparansi

Bandung (buseronline.com) - Pemerintah Kota (Pemko) Bandung mulai mematangkan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 melalui kegiatan sosialisasi dan komunikasi publik yang digelar di Hotel Grandia Bandung, Selasa.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menegaskan pelaksanaan SPMB bukan sekadar agenda administrasi tahunan, tetapi bagian penting dalam menjamin hak pendidikan seluruh anak secara adil dan merata.

"SPMB ini bukan hanya urusan administrasi penerimaan siswa. Ini adalah bagaimana kita memastikan anak-anak mendapatkan hak pendidikan yang layak," ujar Farhan dilansir dari laman Jabarprov.

Menurut Farhan, sistem penerimaan murid baru di Indonesia terus mengalami perubahan dari tahun ke tahun, baik dari sisi nama, mekanisme, maupun pola seleksi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan di lapangan.

Ia mengakui proses penerimaan siswa baru kerap menjadi isu sensitif di tengah masyarakat, terutama karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri dibanding jumlah pendaftar. Namun, berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Bandung, daya tampung lulusan SD menuju SMP Negeri secara umum tidak mengalami defisit yang terlalu besar.

Farhan menjelaskan, persoalan utama muncul akibat penerapan sistem domisili atau zonasi yang bertujuan menciptakan pemerataan akses pendidikan di berbagai wilayah.

Karena itu, ia menilai komunikasi publik menjadi faktor penting agar masyarakat memahami sistem yang berlaku dan tidak mudah terpengaruh informasi yang keliru.

"Komunikasi jangan sampai terputus. Ketika masyarakat merasa tidak mendapatkan informasi yang jelas, biasanya akan muncul keresahan dan keributan yang sebenarnya tidak perlu," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Farhan menyampaikan pelaksanaan SPMB 2026 telah diperkuat melalui Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2026 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2025 mengenai sistem penerimaan murid baru pada jenjang TK, SD, dan SMP Negeri.

Aturan itu juga dilengkapi petunjuk teknis pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 guna memastikan proses berjalan tertib, jelas, dan memberikan kepastian kepada masyarakat.

Farhan menekankan empat prinsip utama dalam pelaksanaan SPMB tahun ini, yakni keadilan dan pemerataan, transparansi dan integritas, pelayanan humanis, serta penguatan sistem digital.

Ia menegaskan tidak boleh ada anak di Kota Bandung kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi, akses informasi, maupun faktor non-akademik lainnya. "Kita ingin memastikan semua anak punya kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang," ujarnya.

Terkait transparansi, Farhan meminta seluruh jajaran Dinas Pendidikan, kepala sekolah, operator sekolah, hingga panitia SPMB menjaga proses penerimaan tetap bersih dan terbuka.

Ia juga meminta pembentukan tim komunikasi publik yang aktif memberikan informasi kepada masyarakat dan media guna mencegah kesimpangsiuran informasi.

"Hindari manipulasi data dan berbagai penyimpangan yang mencederai kepercayaan masyarakat. Integritas adalah wajah kita semua," katanya.

Selain itu, Farhan menyoroti pentingnya pelayanan yang ramah dan informatif kepada masyarakat. Menurutnya, masa penerimaan sekolah menjadi periode penuh harapan sekaligus kecemasan bagi para orang tua.

Karena itu, ia meminta seluruh unsur kewilayahan mulai dari kecamatan, kelurahan, RT/RW hingga Forkopimda ikut menjaga kondusivitas selama proses penerimaan berlangsung.

Farhan juga menilai penguatan sistem digital menjadi langkah penting untuk meminimalkan potensi manipulasi data dalam pelaksanaan SPMB. "Dengan sistem digital, risiko intervensi data menjadi jauh lebih kecil," ucapnya.

Pada kesempatan itu, Farhan mengajak media massa, komite pendidikan, organisasi masyarakat, dan komunitas warga untuk bersama-sama menyebarluaskan informasi yang benar mengenai SPMB 2026.

Menurutnya, keberhasilan sistem penerimaan murid baru tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Farhan turut menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung dan panitia SPMB 2026 yang dinilai memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan akses pendidikan berjalan adil dan berkualitas. "Inilah nikmatnya berdemokrasi. Kebenaran tidak dijaga satu pihak saja, tetapi menjadi tanggung jawab bersama," tuturnya.

Ia berharap pelaksanaan SPMB 2026 dapat melahirkan tata kelola pendidikan yang semakin baik serta mendukung terwujudnya generasi Kota Bandung yang unggul, berkarakter, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan masa depan menuju visi Bandung Utama: unggul, terbuka, amanah, maju, dan agamis. (R)

Pemko Bandung Aktifkan Kembali Siskamling dan Ronda Malam Cegah Begal saat Libur Sekolah

Pemko Bandung Verifikasi Data Kependudukan untuk Pastikan SPMB Berjalan Adil

Pemko Bandung Tekankan UHC Bukan Sekadar Program Berobat Gratis

KPK Awasi SPMB DKI Jakarta 2026/2027, Pastikan Proses Penerimaan Transparan dan Bebas Titipan

Gubernur Jateng Pantau SPMB 2026, Tegaskan “No Titip-titip, No Jastip”

KPK Soroti Praktik Pungli dan Gratifikasi dalam Penerimaan Murid Baru