Pemprov Jateng Perkuat Perlindungan Santri, Dorong Pembentukan Satgas Anti-Bullying di Pesantren

Banjarnegara (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat upaya perlindungan terhadap santri di lingkungan pondok pesantren.

Dilansir dari laman Jatengprov, salah satu langkah yang didorong adalah pembentukan satuan tugas (Satgas) anti-bullying dan antikekerasan terhadap perempuan serta anak di seluruh pesantren di Jawa Tengah.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, saat menghadiri Halaqah Interaktif Pengasuh Pesantren Putri Jawa Tengah bertema "Dari Pesantren untuk Pesantren: Membangun Sistem Perlindungan Santri Berbasis Nilai Pesantren di Jawa Tengah" di Pendopo Kabupaten Banjarnegara, Minggu.

Menurut Gus Yasin, perlindungan santri menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan dilakukan melalui sinergi bersama Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama.

"Intinya adalah edukasi ke pesantren-pesantren tentang pentingnya perlindungan santri, kemudian pembentukan satgas anti-bullying dan antikekerasan terhadap perempuan dan anak," ujar Gus Yasin.

Ia menegaskan, perlindungan santri tidak cukup hanya melalui penanganan kasus, tetapi harus dibangun melalui sistem yang terintegrasi, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, hingga pendampingan psikologis.

Sebagai bentuk dukungan, Pemprov Jateng mengintegrasikan program Dokter Spesialis Keliling (Speling) dengan program anjangsana pesantren yang dijalankan RMI NU Jawa Tengah.

Melalui program tersebut, layanan kesehatan akan masuk langsung ke lingkungan pesantren, termasuk pendampingan psikolog dan psikiater.

"Kasus kekerasan sering kali tidak terungkap karena korban takut bicara. Karena itu, kami sedang merumuskan kanal aduan khusus yang bisa diakses secara profesional, termasuk lewat layanan telemedis," katanya.

Menurutnya, pesantren harus menjadi ruang aman yang tidak hanya mendidik secara keilmuan, tetapi juga mampu memberikan perlindungan emosional dan psikologis bagi para santri.

Selain perlindungan santri, Pemprov Jateng juga memperkuat pemberdayaan pesantren melalui program beasiswa pendidikan. Tercatat lebih dari 600 pendaftar dari kalangan kiai, ustaz, ustazah, hingga santri mengikuti program beasiswa dalam dan luar negeri.

Program tersebut bekerja sama dengan 41 perguruan tinggi di Indonesia serta membuka akses studi ke sejumlah negara seperti Mesir dan Yaman.

"Harapannya setelah selesai studi, mereka kembali khidmah ke pesantren. Ini investasi sumber daya manusia untuk masa depan pesantren Jawa Tengah," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi, menegaskan pentingnya perlindungan anak sebagai agenda strategis nasional.

Ia menyebut pesantren memiliki posisi strategis dalam membangun ekosistem pendidikan yang aman karena menjadi ruang pengasuhan anak selama 24 jam.

Sementara itu, Ketua RMI NU Jawa Tengah, Ahmad Fadlullah Turmudzi, mengatakan pihaknya selama dua tahun terakhir aktif melakukan konsolidasi dan pendampingan ke pesantren-pesantren di seluruh Jawa Tengah.

Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, terutama bagi para pendamping santri atau musyrif-musyrifah, menjadi fokus utama pada tahun ini.

Ia menyebut Jawa Tengah memiliki 5.451 pondok pesantren dengan jumlah santri sekitar 555 ribu orang, sehingga membutuhkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.

Pada akhir halaqah, para pengasuh pesantren se-Jawa Tengah turut merekomendasikan pembentukan Satgas Perlindungan Santri (SPS) di seluruh pesantren sebagai fondasi penguatan sistem perlindungan santri di Jawa Tengah. (R)

Jateng Perkuat Upaya Pencegahan Perundungan di Sekolah

Pemprov Jateng Dorong Keterlibatan Ayah Lewat Gerakan Ambil Rapor dan Antar Anak Sekolah

PAUD Emas Jadi Andalan Jateng Dukung Wajib Belajar 13 Tahun

Gerakan Bersama Jadi Kunci Cegah Kekerasan di Pesantren

Pesantren Perkuat Penanganan Kesehatan Mental Santri dengan Pendekatan Humanis

161 Tim Mahasiswa Ramaikan Lomba Artikel Populer Program Pemprov Jateng