KDM Tegaskan Realisasi Beasiswa untuk Siswa SMA/SMK Swasta di Tahun Ajaran Baru 2026/2027

Bandung (buseronline.com) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan program beasiswa bagi siswa kurang mampu di SMA dan SMK swasta tetap direalisasikan pada tahun ajaran baru 2026/2027.

Dana bantuan tersebut telah dipersiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat 2026 melalui skema pergeseran anggaran.

Kepastian itu disampaikan Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, menyusul adanya sorotan dari DPRD Jawa Barat terkait belum tercantumnya alokasi beasiswa dalam postur awal APBD 2026.

Menurut KDM, proses penganggaran belum bisa ditetapkan saat ini karena pemerintah masih menunggu data pasti jumlah siswa baru dari keluarga tidak mampu yang akan masuk sekolah swasta pada tahun ajaran mendatang.

“Mulai belajarnya itu kan nanti bulan Juni–Juli. Jadi hari ini belum bisa mendapat update data jumlah siswa kelas 1 tidak mampu di sekolah swasta tahun ajaran 2026/2027,” ujar KDM di Gedung Sate, Selasa.

Ia menjelaskan, data penerima bantuan baru akan diketahui setelah proses pendaftaran siswa baru selesai. Data tersebut nantinya menjadi dasar perhitungan kebutuhan anggaran agar penyaluran beasiswa tepat sasaran.

“Kalau datanya sudah jelas, baru kita sesuaikan anggarannya melalui pergeseran APBD,” tambahnya.

Sebelumnya, Komisi V DPRD Jawa Barat menyoroti belum adanya alokasi khusus beasiswa bagi siswa miskin SMA dan SMK swasta dalam APBD 2026. DPRD pun meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera melakukan penyesuaian anggaran agar program bantuan pendidikan tetap berjalan.

Menanggapi hal itu, dilansir dari laman Jabarprov, KDM menegaskan komitmen Pemprov Jabar untuk tetap mendukung akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, termasuk siswa dari keluarga prasejahtera yang bersekolah di lembaga swasta.

Adapun total anggaran beasiswa yang disiapkan pada 2026 mencapai Rp218 M. Dana tersebut terdiri atas Rp150 M untuk beasiswa operasional sekolah swasta dan Rp68 M untuk beasiswa personal bagi siswa.

Program ini diharapkan dapat meringankan beban biaya pendidikan sekaligus memastikan tidak ada siswa yang putus sekolah karena keterbatasan ekonomi.

Pemprov Jabar menargetkan realisasi bantuan bisa mulai disalurkan bersamaan dengan dimulainya tahun ajaran baru 2026/2027. (R)

Pelatihan PM-KKA Dorong Guru Ciptakan Pembelajaran yang Lebih Bermakna

Ancaman Bom di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Polisi Selidiki Pengirim Pesan

Presiden Prabowo Tegaskan Koperasi Jadi Pilar Utama Penguatan Ekonomi Nasional

Bupati Taput Tinjau Lokasi Tanggul di Jalan Diponegoro, Dorong Percepatan Penataan Kawasan

Bupati Taput Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Bahas Sensus Ekonomi 2026

KPK dan KPPU Perkuat Sinergi Cegah Korupsi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat