Hilmar Farid Ajak Mahasiswa Unhas Reimajinasikan Indonesia Sebagai Negara Arkipelagis

Makassar (buseronline.com) - Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Hilmar Farid mengajak mahasiswa dan akademisi Universitas Hasanuddin (Unhas) untuk mereimajinasikan Indonesia sebagai negara arkipelagis. Ajakan ini disampaikan dalam kuliah umum yang berlangsung, Senin.

Dalam kuliah bertajuk "Reimajinasi Indonesia: Berpikir Arkipelagis", Hilmar menekankan pentingnya mengubah cara pandang yang selama ini lebih terfokus pada daratan.

"Indonesia selama ini lebih didominasi oleh cara berpikir kontinental. Sudah saatnya kita mengubah perspektif itu dan melihat laut sebagai ruang yang menghubungkan kita, bukan memisahkan," ujar Hilmar.

Hilmar menjelaskan bahwa perspektif arkipelagis, yang berasal dari kata "arkhi" (memimpin) dan "pelagos" (laut), harus menempatkan laut sebagai pusat interaksi sosial, budaya, dan ekonomi bangsa.

"Dengan cara pandang ini, Indonesia tidak lagi dilihat sebagai negara yang terbagi-bagi oleh lautan, tetapi justru disatukan olehnya," tambahnya.

Ia menyoroti potensi besar Indonesia Timur, seperti hutan tropis dan mangrove di Papua, yang memiliki nilai ekonomi besar jika dikelola secara berkelanjutan.

Pendidikan maritim pun, lanjut Hilmar, menjadi pilar penting dalam Peta Jalan Kebudayaan Kemendikbudristek untuk memperkenalkan generasi muda pada pentingnya laut dalam identitas budaya dan ekonomi Indonesia.

Hilmar berharap, dengan pandangan ini, Indonesia akan mencapai visinya sebagai negara arkipelagis pada tahun 2030. (R)

Diskominfo Toba Dorong KIM Jadi Jembatan Informasi Pemerintah dan Masyarakat

Kabut Asap Menebal, Disdikpora Toba Imbau Sekolah Hentikan Aktivitas Luar Ruangan

Tekan Harga dan Kendalikan Inflasi, Pemkab Toba Segera Gelar Gerakan Pangan Murah

Erupsi Gunung Anak Krakatau Berdampak ke Penerbangan, Pemerintah Tutup Sejumlah Bandara

Pemkab Taput Hadiri Bersholawat dan Santuni Anak Yatim di Tarutung

Wabup Taput Tekankan Evaluasi Kinerja, Inovasi Pelayanan dan Transparansi Publik