Mendikdasmen Dorong Budaya Kerja Kolegial dan Komunikasi Publik di Lingkungan UPT

Yogyakarta (buseronline.com) - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Abdul Mu'ti mendorong penguatan budaya kerja kolegial dan sinergi antar-Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Hal itu disampaikannya saat memberikan pembinaan kepada pegawai UPT Kemendikdasmen se-Daerah Istimewa Yogyakarta yang dirangkaikan dengan pembukaan kegiatan Upskilling dan Reskilling Guru Vokasi Bidang Seni dan Budaya Pola Blended Magang Gelombang 2 di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Seni dan Budaya, Rabu.

Dilansir dari laman Kemendikdasmen, Abdul Mu'ti menegaskan pentingnya membangun budaya kerja yang ramah, santun, dan kolegial sebagai fondasi dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan kepada masyarakat.

"Kami ingin membangun sebuah budaya di kementerian dengan ramah dan santun itu, kerja dan kinerja yang kolegial. Sehingga balai-balai itu kami harapkan tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi juga bekerja bersinergi dan saling memperkuat satu dengan yang lain," ujarnya.

Menurut Mendikdasmen, seluruh insan pendidikan di lingkungan UPT perlu membuka ruang kolaborasi melalui forum-forum yang memungkinkan terjadinya pertukaran pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan.

Budaya saling belajar tersebut diyakini dapat memperkuat kualitas layanan pendidikan sekaligus membangun semangat kerja sebagai satu tim. Selain itu, Kemendikdasmen juga tengah menata sistem kerja UPT agar semakin terintegrasi dan menghilangkan sekat antarsatuan kerja.

Dengan demikian, setiap program dan kebijakan kementerian menjadi tanggung jawab bersama seluruh unit kerja. "Kami ingin sekat-sekat seperti itu bisa lebih kita bongkar dengan kinerja yang semakin terintegrasi dengan memperkuat kolegialitas," kata Abdul Mu'ti.

Pada kesempatan tersebut, Mendikdasmen juga mengajak seluruh pegawai UPT untuk berperan aktif dalam menyampaikan berbagai kebijakan dan capaian Kemendikdasmen kepada masyarakat.

Menurutnya, komunikasi publik bukan hanya tugas unit humas, melainkan tanggung jawab bersama seluruh insan pendidikan.

"Kami minta semua itu menjadi humasnya kementerian. Ada kebijakan apa, tolong diisi juga informasi-informasi tentang kebijakan kementerian. Semuanya bisa menjadi marketers kementerian," ujarnya.

Untuk memperkuat komunikasi publik, Abdul Mu'ti memperkenalkan prinsip SIMI, yaitu Sosialisasi, Informasi, Mitigasi, dan Intervensi.

Melalui pendekatan tersebut, setiap UPT diharapkan mampu menyosialisasikan kebijakan, menyampaikan capaian kementerian, memitigasi potensi isu, serta meluruskan informasi yang keliru di ruang publik.

Ia mengingatkan bahwa di era digital, informasi yang salah dapat dengan cepat berkembang menjadi kebenaran apabila tidak diimbangi dengan informasi yang benar.

"Kalau para UPT tidak membantu kami dengan berbagai macam intervensi untuk meluruskan informasi yang keliru, maka di era algoritma informasi yang salah kalau dibiarkan dan tidak ada yang mengimbangi dianggap sebagai informasi yang benar," tegasnya.

Menutup arahannya, Abdul Mu'ti mengajak seluruh pegawai UPT untuk terus memperkuat kolaborasi lintas unit, membangun komunikasi publik yang positif, dan bersama-sama menghadirkan layanan pendidikan yang semakin bermutu bagi seluruh anak Indonesia.

"Inilah yang saya harapkan bisa kita lakukan bersama-sama lintas UPT supaya kita bisa bekerja dengan lebih baik dan memberikan layanan pendidikan bermutu untuk semua, membangun generasi Indonesia yang sehat dan kuat, Indonesia yang bermartabat," pungkasnya. (R)

Kemendikdasmen Bedah Buku "Presiden Solusi", Dorong Budaya Literasi dan Kepemimpinan Generasi Muda

Pendaftaran TKA dan Asesmen Nasional 2026 Dimajukan, Sekolah Diminta Segera Perbarui Data Siswa

Kemendikdasmen Perkuat PAUD dan Pendidikan Dasar melalui Implementasi Wajib Belajar 13 Tahun

Kemendikdasmen Aktifkan Gerakan PSPB untuk Perkuat Kolaborasi Pendidikan

Beasiswa Jadi Jembatan Masa Depan, Mendikdasmen Apresiasi Forum Anak Beasiswa Rembang

Kemendikdasmen Serahkan Pengelolaan KNIU kepada Kementerian Kebudayaan