Kemendikdasmen Percepat Pemulihan Pendidikan Pascabencana di Sumatera

Jakarta (buseronline.com) - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi layanan pendidikan di wilayah Sumatera yang terdampak bencana hidrometeorologi.

Dilansir dari laman Kemendikdasmen, berbagai upaya dilakukan untuk memastikan proses belajar mengajar tetap berlangsung dan seluruh peserta didik dapat memperoleh hak pendidikan secara optimal.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti menegaskan bahwa pemenuhan hak belajar peserta didik menjadi prioritas utama dalam penanganan dampak bencana.

"Tidak boleh ada anak Indonesia yang kehilangan hak belajarnya karena terdampak bencana. Karena itu, kami memastikan layanan pendidikan tetap berjalan sambil mempercepat pemulihan sarana dan prasarana agar peserta didik dapat belajar dengan aman dan nyaman," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis.

Data Kemendikdasmen per 9 Juni 2026 mencatat sebanyak 4.922 satuan pendidikan di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terdampak bencana. Meski demikian, seluruh satuan pendidikan tersebut telah kembali melaksanakan pembelajaran dengan tingkat keterlaksanaan mencapai 100 persen.

Dari jumlah itu, sebanyak 4.828 sekolah telah kembali beroperasi di lokasi asal, 52 sekolah memanfaatkan ruang kelas darurat, 35 sekolah masih menggunakan tenda, dan tujuh sekolah menumpang di sekolah lain maupun bangunan publik.

Pemerintah menargetkan seluruh sekolah dapat meninggalkan penggunaan tenda sebagai ruang belajar sebelum tahun ajaran baru dimulai pada Juli 2026.

Untuk mendukung pemulihan pendidikan, Kemendikdasmen telah mengalokasikan bantuan penanggulangan bencana dengan total nilai mencapai Rp3,408 triliun.

Bantuan tersebut mencakup revitalisasi 3.119 satuan pendidikan senilai Rp3,001 triliun serta tunjangan khusus bagi guru terdampak sebesar Rp315,1 miliar.

Selain itu, pemerintah juga menyalurkan 35 ribu paket perlengkapan sekolah, 169 unit tenda, 211 ruang kelas darurat, 197.670 buku pembelajaran, layanan dukungan psikososial bagi 870 satuan pendidikan, serta dana operasional pendidikan darurat untuk 1.650 sekolah.

Abdul Mu'ti menekankan bahwa pemulihan pendidikan tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik sekolah, tetapi juga memastikan keberlangsungan proses pembelajaran dan kesejahteraan tenaga pendidik.

"Pemulihan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan perbaikan bangunan sekolah, tetapi juga memastikan guru dapat tetap mengajar dan peserta didik memperoleh dukungan yang mereka butuhkan untuk melanjutkan pembelajaran," katanya.

Dari total sekolah terdampak, sebanyak 3.283 sekolah menerima bantuan revitalisasi, sementara 1.639 sekolah membutuhkan dukungan sarana pendidikan. Hingga saat ini, sebanyak 3.119 sekolah telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan nilai total Rp3,001 triliun.

Dana tahap pertama telah disalurkan kepada 3.034 sekolah dengan nilai mencapai Rp2,050 triliun, sedangkan 86 sekolah lainnya masih dalam proses penyaluran dana sebesar Rp41,7 miliar.

Kemendikdasmen juga mempercepat pembangunan 310 unit ruang kelas darurat yang tersebar di 88 satuan pendidikan. Sebanyak 171 unit telah selesai dibangun dan digunakan, 40 unit masih dalam tahap pengerjaan, sementara sisanya berada pada tahap perencanaan.

Di sisi lain, terdapat 97 satuan pendidikan yang harus direlokasi karena berada di kawasan yang tidak lagi aman untuk kegiatan belajar mengajar. Pemerintah terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna mempercepat penyediaan lahan relokasi yang aman dan memiliki legalitas yang jelas.

Menurut Abdul Mu'ti, keberhasilan pemulihan pendidikan pascabencana memerlukan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait, hingga mitra pembangunan.

"Pemulihan pendidikan pascabencana membutuhkan kolaborasi semua pihak. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait, serta berbagai mitra agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran," ujarnya.

Secara umum, layanan pendidikan di wilayah terdampak bencana telah berangsur pulih. Kemendikdasmen memastikan akan terus mengawal percepatan revitalisasi, relokasi sekolah, penyediaan ruang kelas darurat, dan penyaluran bantuan agar seluruh peserta didik dapat memulai tahun ajaran 2026/2027 dengan layanan pendidikan yang aman, layak, dan berkelanjutan. (R)

Kemendikdasmen Perkuat Pendidikan Berkelanjutan untuk Siapkan Generasi Peduli Lingkungan

Kemendikdasmen Perkuat Pendidikan Berkelanjutan Melalui Pembelajaran Berbasis Lingkungan

Kemendikdasmen Tegaskan Kesetaraan Pendidikan bagi Siswa Sekolah Negeri dan Swasta

Kemendikdasmen Gelar Sosialisasi EKKA 2026 untuk Siapkan Talenta AI Muda

Kemendikdasmen Perkuat Kolaborasi Regional untuk Pendidikan Inklusif dan Berbasis Bukti

Dua Inovasi Digital Kemendikdasmen Raih Pengakuan Dunia di WSIS Prizes 2026