Kredensialing: Strategi Utama Hadirkan Layanan JKN Berkualitas

Jakarta (buseronline.com) - Proses kredensialing dan rekredensialing fasilitas kesehatan dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas layanan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Hal ini ditegaskan Rizzky Anugerah sebagai upaya memastikan setiap fasilitas kesehatan mitra mampu memberikan pelayanan yang aman dan sesuai standar.

Menurut Rizzky, setiap fasilitas kesehatan (faskes) yang ingin bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib melalui proses kredensialing sebagai tahap penilaian awal.

“Dalam menjalin kerja sama, setiap faskes wajib melalui proses kredensialing. Ini merupakan tahap penilaian awal untuk memastikan fasilitas kesehatan memenuhi kualifikasi dalam memberikan layanan kepada peserta JKN,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).

Ia menjelaskan, hingga saat ini BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.532 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), seperti puskesmas, klinik, dan praktik dokter, serta 3.189 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), termasuk rumah sakit. Seluruh faskes tersebut telah melalui proses seleksi dan penilaian sehingga dinyatakan layak memberikan layanan kepada peserta JKN.

Rizzky menambahkan, proses kredensialing dan rekredensialing dilakukan secara transparan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti dinas kesehatan dan asosiasi fasilitas kesehatan.

“Proses ini dilakukan secara transparan dengan melibatkan pihak terkait sesuai mandat regulasi Program JKN. Hasil penilaian didasarkan pada indikator yang terukur dan merupakan keputusan bersama tim,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan rekredensialing dilakukan secara berkala sebagai bentuk evaluasi dan pembinaan agar kualitas layanan terus meningkat mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat.

“Kredensialing menjadi momentum evaluasi bagi faskes untuk terus berbenah dan beradaptasi. Kami ingin memastikan bahwa kualitas layanan tidak stagnan, tetapi terus meningkat,” tambah Rizzky.

Sementara itu, dilansir dari laman BPJS Kesehatan, Sekretaris Jenderal Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia, Noor Arida Sofiyana, menyatakan bahwa kredensialing tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan upaya bersama dalam menjaga mutu layanan kesehatan.

Menurutnya, rumah sakit berkomitmen memenuhi berbagai indikator yang ditetapkan, mulai dari kompetensi sumber daya manusia, kesiapan sarana dan prasarana, hingga kepatuhan terhadap standar akreditasi dan keselamatan pasien.

Ia juga menilai penguatan kredensialing melalui indikator kinerja layanan, seperti waktu tunggu pasien serta integrasi sistem digital, menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan.

“Transformasi digital yang terus didorong akan semakin memperkuat sinergi antara BPJS Kesehatan dan rumah sakit,” ujarnya.

Lebih lanjut, Arida mendorong penguatan mekanisme kredensialing melalui digitalisasi proses serta penyempurnaan instrumen penilaian yang berorientasi pada mutu layanan. Keterlibatan asosiasi dalam penyusunan indikator dan evaluasi dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan lebih implementatif.

“Kami harap sinergi tersebut terus dilakukan sehingga asosiasi faskes dengan BPJS Kesehatan bisa menyamakan persepsi untuk menghadirkan pelayanan yang mengedepankan mutu bagi peserta,” tegasnya.

Dalam pelaksanaannya, BPJS Kesehatan menegaskan bahwa proses kredensialing dan rekredensialing tidak dipungut biaya. Masyarakat juga diimbau untuk melaporkan jika menemukan pelanggaran melalui kanal resmi yang telah disediakan, guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan penguatan sistem kredensialing, diharapkan kualitas layanan kesehatan bagi peserta JKN semakin terjaga dan merata di seluruh Indonesia. (R)

Pemkab Taput Salurkan Bantuan Rp267,45 Juta kepada 32 KK Terdampak Bencana

Bupati Taput Buka Tapanuli Highlands Festival 2026, Ikut Renang 1,2 Kilometer di Danau Toba

Pemprov Jateng Percepat Verifikasi 4.230 Gerai Koperasi Merah Putih

Prabowo Angkat 26 Anggota Wantimpres, Pratikno: Kami Berikan Pertimbangan kepada Presiden

Dinkes Medan Waspadai Penyebaran Influenza A, 15 Kasus Tercatat hingga September 2026

Polri Lepas 140 Personel FPU 8 MINUSCA untuk Misi Perdamaian PBB di Afrika Tengah