Rendahnya Komitmen Pemda Hambat Eliminasi Malaria di Papua

Bali (buseronline.com) - Rendahnya komitmen pemerintah daerah menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya eliminasi malaria di Tanah Papua. Saat ini, wilayah Papua masih menjadi episentrum malaria nasional, dengan sekitar 90 persen kasus berasal dari provinsi-provinsi di kawasan tersebut.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, drg Murti Utami MPH menegaskan pentingnya kolaborasi lintas provinsi dalam menanggulangi penyebaran malaria, mengingat tingginya mobilitas penduduk di wilayah timur Indonesia tersebut.

“Komitmen pemerintah daerah itu sangat penting. Karena itu, kami mendorong pembentukan Forum Gubernur di Tanah Papua agar ada sinergi antar daerah dalam mengatasi malaria,” ujar drg Murti saat ditemui di sela pertemuan Asia Pacific Leaders Malaria Alliance (APLMA) ke-9 di Bali, Senin.

Menurutnya, forum tersebut akan menjadi langkah strategis untuk menyatukan komitmen dan memperkuat kerja sama daerah-daerah yang memiliki tantangan serupa, baik dari sisi geografis maupun beban penyakit.

Meski demikian, ia mengakui bahwa sejauh ini komitmen sejumlah pemerintah daerah belum optimal. “Komitmennya masih lemah. Padahal pengendalian malaria tidak bisa hanya dilakukan oleh sektor kesehatan, harus melibatkan semua stakeholder,” tegasnya.

Ia juga menyoroti rendahnya cakupan deteksi dini kasus malaria di Papua. Tingkat penemuan kasus baru masih di bawah 54 persen, jauh dari standar nasional. Selain itu, pengendalian vektor nyamuk Anopheles dan perbaikan lingkungan juga dinilai belum maksimal.

“Seperti yang disampaikan CEO APLMA, pendekatannya harus menyeluruh: manusia, vektor, dan lingkungan. Ini adalah satu kesatuan yang harus ditangani bersama,” tambahnya.

Kementerian Kesehatan juga mencatat masih minimnya konsolidasi lintas sektor dalam pelaksanaan program pengendalian malaria di lapangan.

Tanpa dukungan dari sektor keamanan, pembangunan infrastruktur, serta alokasi pendanaan yang memadai, target eliminasi malaria dipastikan sulit tercapai.

Melalui pertemuan APLMA, Kemenkes juga mendorong kerja sama dengan mitra pembangunan seperti Asian Development Bank (ADB) untuk membuka akses pendanaan tambahan bagi daerah-daerah yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap program eliminasi malaria.

“Kami akan bahas lebih lanjut dengan para donor agar mereka memberikan dukungan bagi daerah yang benar-benar berkomitmen,” ujarnya.

Meski menghadapi banyak tantangan, drg Murti tetap optimistis Indonesia masih berada di jalur yang tepat menuju eliminasi malaria nasional. Namun, ia menegaskan bahwa percepatan pengendalian di Papua menjadi kunci utama keberhasilan nasional.

“Indonesia sebenarnya sudah on the track. Tinggal bagaimana kita mempercepat upaya di daerah-daerah yang secara geografis memang sulit dijangkau,” tutupnya. (R)

Dongeng dan Cerita Rakyat Jadi Sarana Siapkan Generasi Emas 2045

Atletico Madrid Ditahan Villarreal 2-2 dalam Laga Dramatis

Atalanta Menang Tipis 2-1 atas Sassuolo, Krstovic Jadi Penentu Kemenangan

Kapolri Tinjau Bakti Kesehatan Polri, Layani 1.000 Pekerja dan Masyarakat

10 Pelajar Bandung Wakili Indonesia di Youth Leadership Camp Malaysia

Garut Jajaki Kerja Sama dengan Kota Sue Jepang, Bidik Ekspor Kopi dan Peluang Kerja