Layanan Psikolog Klinis di Puskesmas: Upaya Pemdaprov Jabar Tekan Angka Depresi

Bandung (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen memperluas layanan psikolog klinis di Puskesmas sebagai upaya menekan angka depresi di masyarakat. Langkah ini dianggap penting untuk memperkuat pelayanan kesehatan jiwa di tingkat primer, mengingat Jawa Barat menjadi provinsi dengan prevalensi depresi tertinggi di Indonesia.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menyatakan bahwa psikolog klinis memiliki peran penting dalam pencegahan, deteksi dini, intervensi, dan rehabilitasi masalah kesehatan jiwa. Hal ini disampaikannya dalam acara Sosialisasi Peran Psikolog Klinis dalam Penguatan Pelayanan Kesehatan Jiwa di Puskesmas se-Jawa Barat yang digelar di Gedung Sate, Kota Bandung, pada Jumat.

“Psikolog klinis adalah lembaga kesehatan esensial di Puskesmas yang berperan dalam pencegahan, deteksi dini, intervensi, dan rehabilitasi masalah kesehatan jiwa,” ujar Erwan.

Ia menambahkan bahwa dengan adanya psikolog klinis di tingkat primer, beban rumah sakit jiwa dan rumah sakit rujukan dapat berkurang secara signifikan.

Erwan juga mengungkapkan target pemerataan layanan ini. “Saya berharap paling tidak tahun depan 300-500 Puskesmas sudah memiliki psikolog klinis dan ke depan bisa merata di seluruh 1.000 lebih Puskesmas di Jabar,” tegasnya.

Namun, ia juga mengingatkan pentingnya kesiapan sumber daya manusia (SDM). “Jangan sampai kita sudah sosialisasi, tapi psikolognya tidak ada. Segala sesuatu harus disiapkan secara matang dan ada aksi nyata, bukan hanya rapat-rapat tanpa implementasi,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengungkapkan bahwa provinsinya memiliki prevalensi depresi tertinggi di Indonesia, mencapai 3,3 persen berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) terbaru. Menurutnya, ini menjadi alarm bagi seluruh pihak untuk segera bertindak.

“Jawa Barat harus bertransformasi dari provinsi dengan tingkat depresi tertinggi menjadi provinsi paling bahagia. Maka layanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat harus segera diakselerasi,” ujarnya.

Herman juga menyoroti beberapa faktor yang memicu tingginya angka depresi, termasuk tekanan ekonomi, angka perceraian yang tinggi, serta maraknya pinjaman online dan praktik judi online yang bahkan menjangkiti anak-anak.

“Ada 96.000 kasus perceraian di Jabar, 90.000 di antaranya adalah gugatan dari perempuan. Ini menunjukkan ketahanan keluarga kita rentan,” ungkapnya.

Ia menekankan pentingnya penanganan kesehatan jiwa yang tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga promotif dan preventif.

“Kita butuh penataan kelembagaan dan SDM. Puskesmas bisa mulai melakukan pelayanan meski belum sempurna. Sambil berjalan kita terus sempurnakan. Jangan menunggu sempurna baru jalan,” tegasnya.

Herman juga meminta dukungan dari pemerintah pusat untuk memfasilitasi formasi psikolog klinis, khususnya bagi Puskesmas yang telah berbadan layanan umum daerah (BLUD) dan memiliki kemandirian fiskal.

“Tujuan utama kita bukan hanya menambah formasi, tapi meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat secara konkret,” ujarnya.

Ia menutup sambutannya dengan pesan untuk bertindak cepat. “Tidak perlu panjang prosesnya, kalau perlu langsung action. Yang penting niatnya demi kesehatan jiwa masyarakat Jabar,” pungkas Herman. (R)

Pemko Bandung Dorong Industri Sepatu Perluas Pasar Ekspor

Como 1907 Tundukkan Parma 2-1, Cesc Fabregas Bawa Tim ke Posisi Kedua Serie A

Real Betis Tekuk Villarreal 2-1, Naik ke Posisi Tiga Besar La Liga

PWI Sumut Pastikan 900 Anggota Dapat Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan Tanpa Batas Usia

15 Kegiatan Pemulihan Pascabencana di Taput Rampung, Dua Segera Tuntas

Bupati Taput Dorong Modernisasi Pertanian, Tanam Jagung 10 Hektare di Sijaba