Jumat, 20 November 2026

Pemko Medan Raih Terbaik II Nasional Pencegahan Kecurangan JKN 2026

Jumat, 20 November 2026 17:45 WIB
Pemko Medan Raih Terbaik II Nasional Pencegahan Kecurangan JKN 2026
Penghargaan diterima Wali Kota Medan diwakili Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Surya Syahputra Pulungan, dalam acara 2nd INAHAFF Conference 2026 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Medan (buseronline.com) - Pemerintah Kota (Pemko) Medan kembali meraih prestasi di tingkat nasional. Kali ini, Pemko Medan berhasil memperoleh penghargaan Terbaik II Kategori Tim Pencegahan Kecurangan (PK) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tingkat kabupaten/kota Tahun 2026.

Penghargaan tersebut diterima Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang diwakili Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Surya Syahputra Pulungan, dalam acara 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Hotel Shangri-La, Jakarta, pada 18 November 2026.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Abdul Muhaimin Iskandar.

Capaian tersebut merupakan bentuk apresiasi atas komitmen Pemko Medan dalam memperkuat pengawasan dan mencegah praktik kecurangan dalam penyelenggaraan Program JKN.

Usai menerima penghargaan, Surya Syahputra Pulungan menyampaikan rasa syukur atas prestasi yang diraih Kota Medan. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja Tim Pencegahan Kecurangan JKN di bawah pembinaan Wali Kota Medan Rico Waas.

"Alhamdulillah, hari ini Kota Medan kembali meraih penghargaan nasional sebagai Terbaik II Kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN tingkat kabupaten/kota Tahun 2026. Ini merupakan keberhasilan dari Tim PK JKN di bawah pembinaan Bapak Wali Kota Medan Rico Waas," ujarnya.

Ia menjelaskan, pencegahan kecurangan merupakan aspek penting dalam menjaga keberlangsungan Program JKN. Praktik kecurangan tidak hanya menimbulkan potensi kerugian finansial, tetapi juga dapat berdampak terhadap mutu pelayanan kesehatan, keselamatan pasien, dan kepercayaan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Abdul Muhaimin Iskandar, mengingatkan pentingnya menutup segala celah praktik kecurangan yang dapat mengancam keberlangsungan Program JKN.

Ia menekankan penguatan regulasi, pembaruan pedoman penanganan kecurangan, serta perlindungan terhadap pelapor sebagai langkah penting untuk mewujudkan sistem jaminan kesehatan yang transparan dan akuntabel.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan pengendalian kecurangan menjadi salah satu prioritas dalam menjaga keberlangsungan Program JKN sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

BPJS Kesehatan terus melakukan penguatan melalui penyempurnaan kebijakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, perbaikan tata kelola, serta kerja sama lintas sektor.

Selain itu, BPJS Kesehatan telah membentuk Tim Anti-Kecurangan JKN di seluruh jenjang organisasi, mulai dari tingkat pusat, wilayah, hingga cabang. Pengawasan juga diperkuat melalui penerapan indikator kinerja, monitoring dan pelaporan kegiatan antikecurangan, serta pengembangan modul anti-fraud bagi verifikator bersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Prihati menegaskan, kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat memengaruhi keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat.

Hingga 1 November 2026, jumlah peserta JKN tercatat mencapai sekitar 285,8 juta jiwa atau setara 98,5 persen dari total penduduk Indonesia. Besarnya cakupan tersebut membuat pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan dan menyeluruh.

BPJS Kesehatan juga mendorong perubahan pendekatan pelayanan dari volume-based menjadi value-based healthcare, yakni pelayanan yang berorientasi pada pencapaian hasil klinis terbaik bagi pasien dengan penggunaan biaya yang lebih efisien.

Dengan penghargaan tersebut, Pemko Medan diharapkan terus memperkuat pengawasan dan pencegahan kecurangan dalam penyelenggaraan Program JKN demi mewujudkan pelayanan kesehatan yang transparan, berkualitas, tepat sasaran, dan akuntabel. (P3)

Editor
: Administrator
beritaTerkait
komentar
beritaTerbaru