Pemprov Sumut Percepat Pembentukan Desa Antikorupsi, Target Enam Desa pada 2026

Medan (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mempercepat pembentukan Desa Antikorupsi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (PMD Dukcapil), ditargetkan enam Desa Antikorupsi akan terbentuk pada tahun 2026.

Kepala Dinas PMD Dukcapil Sumut, Parlindungan Pane, mengatakan program tersebut merupakan terobosan Pemerintah Provinsi untuk memperluas implementasi desa berintegritas di seluruh wilayah Sumut.

"Ini merupakan terobosan dari Pak Gubernur untuk terus memperluas Desa Antikorupsi di Sumut. Tahun ini akan ada enam Desa Antikorupsi yang terbentuk," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu.

Ia menjelaskan, pada 2023 hanya terdapat satu Desa Antikorupsi dari total 5.417 desa di Sumut, yakni Desa Pulau Sejuk, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kabupaten Batubara, yang ditetapkan sebagai desa percontohan.

Namun, upaya percepatan yang dilakukan Pemprov Sumut menunjukkan hasil signifikan. Pada 2025, jumlah Desa Antikorupsi bertambah menjadi empat desa yang telah mendapatkan pengakuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Keempat desa tersebut meliputi Desa Sennah di Kabupaten Labuhanbatu, Desa Jatirejo di Kabupaten Deliserdang, Desa Hutaraja di Kabupaten Tapanuli Selatan, serta Desa Meranti Omas di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Program Desa Antikorupsi merupakan inisiatif KPK RI yang bertujuan mencegah penyalahgunaan dana desa dan praktik pungutan liar, dengan menitikberatkan pada lima aspek utama, yakni tata laksana, pengawasan, pelayanan publik, partisipasi masyarakat, serta kearifan lokal.

Parlindungan menegaskan, untuk memperoleh predikat Desa Antikorupsi, desa harus memenuhi sejumlah persyaratan ketat, termasuk dukungan dari aparat penegak hukum setempat.

"Penilaian dari KPK RI cukup berat. Penegak hukum setempat juga harus memberikan pernyataan mendukung desa tersebut menjadi desa antikorupsi," katanya.

Ia menambahkan, proses penilaian oleh KPK RI dijadwalkan berlangsung pada Agustus hingga September 2026. Enam daerah yang akan menjadi lokasi penilaian meliputi Labuhanbatu Selatan, Mandailing Natal, Padanglawas Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara.

Untuk mencapai target tersebut, Pemprov Sumut terus melakukan sosialisasi kepada pemerintah kabupaten/kota serta pembinaan menyeluruh kepada pemerintah desa, mulai dari kepala desa dan perangkatnya, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan masyarakat.

"InsyaAllah tahun ini akan bertambah enam Desa Antikorupsi lagi di Sumut," tutup Parlindungan. (P3)

Kantor PWI Sumut Kembali Dibobol Maling, Pipa Tembaga AC Dicuri

Hari Kelima Pascabencana, Pemerintah Kirim 253 Ton Logistik ke NTT

Remisi HUT ke-81 RI, 23 Warga Binaan Lapas Tarutung Langsung Bebas

Pemerintah Percepat Penanganan Pascagempa di NTT

Gempa M7,7 Guncang Flores, Puluhan Pasien Rumah Sakit di Labuan Bajo Dievakuasi

Polda Jabar Musnahkan Barang Bukti Kejahatan, KDM Soroti Knalpot Brong hingga Tramadol