Anggaran Darurat, Layanan Dukcapil dan Hunian Tetap Dipastikan Pemerintah Berjalan di Wilayah Terdampak Bencana

Jakarta (buseronline.com) - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk menangani bencana di sejumlah daerah dengan cepat dan terkoordinasi melalui dukungan anggaran, logistik, serta percepatan layanan dasar bagi masyarakat terdampak.

Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, menyampaikan langkah-langkah konkret pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dalam keterangan pers yang digelar di Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Alam, Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat.

“Anggaran belanja tidak terduga untuk 52 kabupaten/kota dan provinsi, dari Bapak Presiden sebagai tambahan, sebanyak Rp268 M, kami cek sudah diterima semua oleh tiga provinsi,” ujar Mendagri Tito.

Selain dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah di berbagai wilayah juga menunjukkan solidaritas melalui bantuan anggaran dan barang. Dukungan lintas daerah ini memperkuat upaya percepatan penanganan bencana di wilayah terdampak.

“Total Rp43 M, ditambah dengan asosiasi pemerintah kabupaten, yang dipimpin oleh Bupati Lahat Pak Bursah Zarnubi, turun langsung ke sana, lebih kurang Rp5 M, jadi total lebih kurang Rp48 M,” jelas Mendagri Tito.

Dalam kesempatan itu, Mendagri Tito menekankan percepatan pemulihan layanan administrasi kependudukan bagi warga terdampak bencana. Langkah ini dilakukan agar masyarakat tetap dapat mengakses hak-hak administratif secara cepat dan tanpa biaya.

“Dari Kemendagri membentuk 9 tim dari Dukcapil ke tiga provinsi, mulai 10 Desember kemarin, untuk mempercepat layanan pengurusan dokumen-dokumen Dukcapil, seperti akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk yang hilang, dan lain-lain, tanpa memungut biaya,” ujar Mendagri.

Untuk pemulihan jangka menengah, pemerintah menyiapkan pembangunan hunian tetap melalui kerja sama lintas kementerian dan dukungan non-APBN. Pembangunan hunian ini direncanakan segera dimulai melalui groundbreaking di sejumlah wilayah terdampak.

“Ini dukungan dari beberapa yayasan untuk hunian tetap. Lokasinya sebanyak 2.600 unit, tanpa APBN: Aceh 1.000 unit, Sumatera Utara 1.000 unit, dan Sumatera Barat 600 unit. Besok akan ada groundbreaking di Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Kita akan turun langsung ke sana,” kata Mendagri Tito.

Terkait keberlangsungan pemerintahan di tingkat desa, Mendagri Tito menyampaikan bahwa pemerintah melakukan pendataan terhadap kantor desa yang mengalami kerusakan akibat bencana. Pemerintah pusat akan mengambil langkah lanjutan jika pemerintah daerah mengalami keterbatasan dalam penanganannya.

“Khusus yang rusak ringan, akan kami lihat kemampuan daerah apakah mampu menanganinya. Kalau tidak mampu, kita akan ambil alih, dan untuk yang rusak berat nanti akan kami koordinasikan dengan Menteri PUPR,” tutup Mendagri Tito.

Melalui langkah-langkah ini, pemerintah menegaskan kehadiran negara secara nyata dalam mempercepat pemulihan pascabencana, memastikan layanan dasar berjalan, serta mendukung pemulihan kehidupan masyarakat terdampak. (P3)

Nice Comeback Dramatis, Kalahkan Brest 2-1 di Ligue 1

Aitor Mañas Selamatkan Alavés dari Kekalahan, Málaga Gagal Bawa Pulang Kemenangan

Prof Muryanto Amin Pimpin ICMI Sumut Periode 2026-2031, Arif Satria Tekankan Kontribusi Cendekiawan

Pemkab Toba Gelar Marpangir 2026, Lestarikan Budaya Batak dan Dorong Wisata Danau Toba

Polri Gagalkan Penyelundupan 1,16 Ton Ketamin Senilai Rp3,48 Triliun di Perairan Asahan

Bareskrim Bongkar Penyalahgunaan LPG Subsidi di Sidoarjo, 1.820 Tabung Disita