Kakorlantas Polri Instruksikan Penertiban Ketat Praktik ODOL

Jakarta (buseronline.com) - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho menginstruksikan seluruh Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda di Indonesia untuk mengambil langkah proaktif dalam menertibkan praktik Over Dimension and Over Loading (ODOL), khususnya di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan proyek-proyek strategis daerah.

Dalam arahannya, Agus menegaskan bahwa ODOL bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga bentuk ancaman serius terhadap keselamatan pengemudi dan pengguna jalan lainnya, serta mempercepat kerusakan infrastruktur nasional.

“Kami ingin seluruh pemangku kepentingan, terutama BUMN dan proyek strategis, menjadi contoh ketaatan terhadap aturan lalu lintas,” ujar Agus dalam pernyataan resminya, Senin.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk mendukung terwujudnya Indonesia bebas ODOL pada akhir 2025. Untuk itu, Kakorlantas memerintahkan sejumlah strategi yang harus segera diimplementasikan oleh jajaran Ditlantas di seluruh wilayah:

1. Pendataan menyeluruh terhadap seluruh rekanan transportasi yang digunakan oleh BUMN dan proyek strategis untuk memastikan kepatuhan terhadap batas dimensi dan muatan kendaraan.

2. Sosialisasi dan penyuluhan intensif bersama Dinas Perhubungan dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), terutama di kawasan industri, pelabuhan, dan lokasi proyek.

3. Fasilitasi penandatanganan memorandum of commitment antara BUMN/proyek strategis dan Polri agar hanya menggunakan armada angkutan yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan.

4. Pelibatan aktif para pelaku logistik, asosiasi pengusaha truk, dan kontraktor swasta dalam perubahan sistem transportasi yang lebih aman dan tertib.

Langkah-langkah ini termasuk penggantian armada truk yang tidak sesuai, pelatihan pengemudi tentang keselamatan berkendara, serta penerapan teknologi digital seperti logbook dan GPS tracking untuk pemantauan beban muatan secara real-time.

Kakorlantas menekankan bahwa langkah ini tidak dimaksudkan untuk menghambat aktivitas ekonomi, melainkan untuk memastikan bahwa pembangunan dan kegiatan logistik berlangsung tanpa mengorbankan keselamatan.

“Kami tidak melarang kegiatan ekonomi, tetapi kami menolak praktik yang mengorbankan keselamatan. Dengan dukungan penuh dari BUMN dan proyek pembangunan, visi menuju zero ODOL bukan lagi slogan, melainkan keniscayaan,” tegas Agus.

Instruksi terbaru ini memperkuat sinergi antara pemerintah, industri transportasi, dan aparat penegak hukum dalam menciptakan sistem lalu lintas yang tertib, aman, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. (R)

Presiden Prabowo Resmikan RSUD KH Muhammad Thohir Krui, Perkuat Layanan Kesehatan di Daerah

Presiden Prabowo Disambut Antusias Warga Saat Kunjungan Kerja ke Pesisir Barat Lampung

Gerakan Sekolah ASRI dan Penanaman Mangrove Perkuat Karakter Peduli Lingkungan

Polri Siapkan Posko Khusus untuk Permudah Pengurusan Dokumen Korban Kebakaran Kemayoran

Polri dan PLN Perkuat Pengamanan Jantung Kelistrikan Jateng-DIY Melalui Bintek Sistem Manajemen Pengamanan

KPK Tahan Dua Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji, Negara Rugi Rp622 Miliar