Direktorat PPA-PPO Resmi Diluncurkan, Polri Fokus ke Tingkat Daerah

Jakarta (buseronline.com) - Polri melalui Bareskrim resmi meluncurkan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA) serta Pidana Perdagangan Orang (PPO) sebagai unit baru untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak serta memerangi tindak pidana perdagangan orang di seluruh Indonesia.

Peluncuran direktorat ini dipimpin oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam acara yang berlangsung di Grand Ballroom The Tribrata, Jakarta Selatan.

Brigjen Pol Desy Andriani, Direktur PPA-PPO Polri, menegaskan bahwa pembentukan direktorat ini diharapkan mampu memberikan fungsi advokasi dan asistensi, tidak hanya di tingkat pusat tetapi juga hingga ke daerah.

“Bagaimana ke depan kita bisa melihat kolaborasi. Tentunya di tingkat Mabes Polri, Direktorat PPA-PPO ini juga akan memberikan fungsi advokasi dan asistensi hingga ke wilayah,” ujar Desy dalam sambutannya.

Brigjen Desy juga menjelaskan bahwa Polri sedang membahas rencana pembentukan Direktorat PPA-PPO di tingkat polda. Langkah ini diharapkan dapat terealisasi pada tahun mendatang guna mempercepat penanganan kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak.

“Kita pahami bahwa pembentukan Direktorat PPA-PPO di tingkat polda jajaran masih dalam tahap pembahasan. Harapannya, hal ini bisa segera terealisasi,” ujarnya.

Dalam upaya memperkuat peran Direktorat PPA-PPO, Polri akan menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

Kolaborasi ini bertujuan untuk mempermudah pelaporan dan penanganan kasus, serta memastikan adanya kebijakan yang sinergis di tingkat nasional hingga lokal.

“Kami akan berkolaborasi dengan Kemen PPPA guna memberikan kemudahan dalam pelaporan dan penanganan kasus perempuan dan anak,” tambah Desy, yang sebelumnya menjabat sebagai Psikolog Kepolisian Utama Tingkat II SSDM Polri.

Acara peluncuran juga dirangkaikan dengan diskusi bertajuk Gender Mainstreaming Insight: Equality in Action, Insight in Policy, yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan.

Dengan keberadaan direktorat baru ini, Polri berharap dapat meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta memberantas tindak pidana perdagangan orang secara lebih sistematis dan terpadu di seluruh Indonesia. (R)

Eks Pabrik Kina Bandung Jadi Jejak Sejarah Industri Farmasi Indonesia

Jateng Jadikan Desa Kepyar Proyek Percontohan Pengentasan Kemiskinan

KPK dan Pemprov Sulut Perkuat Komunikasi Publik untuk Pencegahan Korupsi

Pemprov Jateng Tingkatkan Literasi melalui Transformasi Perpustakaan

Gubernur Jateng Tegaskan Tak Boleh Ada Korupsi dalam Pengelolaan Anggaran Daerah

Wagub Sumut Apresiasi Kontribusi USU dalam Pembangunan Daerah