Pemko Medan Gandeng Kejati Sumut dan BPN, Tuntaskan Sengketa Tanah Wakaf

Medan (buseronline.com) - Pemerintah Kota (Pemko) Medan menggandeng Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mempercepat penyelesaian persoalan tanah wakaf, mulai dari masalah administrasi hingga sengketa kepemilikan.

Upaya tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi aset umat agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengatakan, persoalan tanah wakaf menjadi perhatian serius karena masih banyak aset keagamaan yang terkendala kelengkapan dokumen dan status kepemilikan.

Hal itu disampaikannya saat penyerahan sertifikat tanah wakaf kepada nazir wakaf sekaligus pemberian arahan terkait aspek hukum pengelolaan dan pengamanan tanah wakaf di Gedung PKK Kota Medan, pada 12 November 2026.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 17 persil tanah wakaf diserahkan kepada nazir wakaf. Penyerahan sertifikat disaksikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhibuddin serta sejumlah pejabat terkait.

Rico Waas mengungkapkan, persoalan tanah wakaf sudah menjadi salah satu pengaduan masyarakat yang diterimanya bahkan sebelum dirinya menjabat sebagai Wali Kota Medan.

Ia menyebutkan, berbagai persoalan ditemukan di lapangan, seperti dokumen tanah wakaf yang hilang, perubahan sertifikat menjadi atas nama pihak lain, hingga penyerahan tanah yang hanya berdasarkan surat perjanjian sederhana.

"Permasalahan ini memang tidak sederhana. Ada dokumen yang tidak ditemukan, ada yang sertifikatnya berubah menjadi milik orang lain, bahkan ada yang hanya berdasarkan perjanjian di atas kertas biasa. Karena itu, perlu keseriusan, iktikad baik, dan ikhtiar bersama untuk menyelesaikannya," tegas Rico.

Ia berharap Kejati Sumut, Kejari Medan, dan Kejari Belawan memberikan pendampingan serta arahan hukum agar proses penataan dan pengamanan aset wakaf berjalan sesuai ketentuan.

Selain itu, Rico juga mendorong penguatan peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam memastikan pengelolaan dan perlindungan tanah wakaf di Kota Medan memiliki kepastian hukum.

Sementara itu, Kajati Sumut Muhibuddin mendorong Pemko Medan segera membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) percepatan pengurusan dan sertifikasi tanah wakaf serta tanah rumah ibadah lintas agama.

Menurutnya, pembentukan Satgas penting untuk menginventarisasi dan menyinkronkan data tanah wakaf sehingga persoalan yang ada dapat dipetakan dan diselesaikan secara terukur.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, terdapat sekitar 1.300 bidang tanah wakaf di Kota Medan. Sebanyak 1.100 bidang di antaranya telah bersertifikat, sedangkan sekitar 200 bidang lainnya masih memerlukan penyelesaian, termasuk sekitar 100 bidang yang menghadapi persoalan atau sengketa.

Muhibuddin berharap seluruh persoalan sertifikasi tanah wakaf tersebut dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun melalui strategi dan jadwal kerja yang terukur.

"Milestone kita saat ini adalah percepatan sertifikasi. Itu yang pertama harus diselesaikan. Tetapi ke depan, tanah wakaf juga harus bisa dioptimalkan sehingga mampu menghidupi operasionalnya sendiri dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar," ujarnya.

Ia menegaskan, tanggung jawab penyelesaian persoalan tanah wakaf tidak boleh hanya dibebankan kepada nazir. Pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait harus ikut memberikan perlindungan serta membantu menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi pengelola wakaf.

Muhibuddin juga mendorong agar tanah wakaf dikelola secara produktif sehingga tidak hanya menjadi aset yang pasif, tetapi mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Salah satu contohnya adalah pemanfaatan lahan di sekitar masjid sebagai tempat usaha atau tenant bagi pelaku UMKM, seperti penjualan makanan, buku, perlengkapan salat, dan kebutuhan masyarakat lainnya. Hasil pengelolaan usaha tersebut dapat dimanfaatkan untuk membiayai operasional dan pemeliharaan masjid.

Selain itu, tanah wakaf juga dapat dikembangkan untuk mendukung pendidikan anak yatim piatu, meningkatkan kesejahteraan lanjut usia, serta membantu lembaga pendidikan dan pesantren.

"Tanah wakaf jangan menjadi tanah yang mati atau bangunan yang tidak memberikan manfaat. Wakaf harus terus berkembang dan hasilnya dapat dirasakan oleh umat serta masyarakat di sekitarnya," katanya.

Muhibuddin turut mengingatkan para nazir agar menjalankan amanah dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi, termasuk menyampaikan laporan pengelolaan setiap tahun.

Ia juga meminta Kejari Medan dan Kejari Belawan bersama seluruh instansi terkait mengambil peran sesuai kewenangannya. Jika ditemukan tindakan yang merugikan masyarakat dan melanggar hukum, penanganannya harus dilakukan secara tegas.

Dengan sinergi Pemko Medan, Kejati Sumut, BPN, dan seluruh pihak terkait, penyelesaian persoalan tanah wakaf diharapkan dapat berjalan lebih cepat sehingga aset umat terlindungi dan manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat. (P3)

Pemko Medan Perkuat Literasi Inklusi Sosial, Dorong Keterampilan dan Ekonomi Keluarga

Pemko Medan Siapkan Revitalisasi 41 Puskesmas dan Benahi Dua RSUD

Pemko Medan Bidik Penghargaan Swasti Saba Kategori Lebih Tinggi pada 2027

Pemko Medan Percepat Persiapan PSEL Medan Raya, Open Dumping Ditargetkan Berakhir pada 2028

Airin Rico Waas Ajak PKS Bersinergi Perkuat Ketahanan Keluarga dan Perlindungan Anak di Medan

Airin Rico Waas Ajak Masyarakat Medan Tingkatkan Kesadaran Deteksi Dini Kanker Payudara