KPK Bekali 5.938 Pegawai Barantin Pendidikan Antikorupsi, Perkuat Integritas Pelayanan

Bekasi (buseronline.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan Badan Karantina Indonesia (Barantin) dengan memberikan pendidikan antikorupsi kepada 5.938 aparatur sipil negara (ASN) melalui Program E-Learning ASN Berintegritas.

Dilansir dari laman KPK, program tersebut resmi dimulai melalui kegiatan Kick-Off E-Learning ASN Berintegritas di Auditorium Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Barantin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada 11 November 2026.

Langkah ini dilakukan untuk membangun budaya kerja antikorupsi sekaligus mencegah penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan karantina yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi (ACLC) KPK Yonathan Demme Tangdilintin mengatakan peningkatan kapasitas ASN menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Menurutnya, reformasi birokrasi tidak cukup hanya mengandalkan kepatuhan terhadap peraturan. Setiap aparatur juga harus memiliki komitmen kuat untuk menjadikan integritas sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan publik.

Yonathan mengingatkan terdapat sejumlah titik rawan korupsi dalam pelayanan karantina, di antaranya intervensi terhadap hasil pemeriksaan dan pengawasan, gratifikasi, pungutan liar, hingga manipulasi dokumen administrasi.

Praktik tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan, merugikan masyarakat, serta mengikis kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah.

Karena itu, ia menegaskan seluruh kewenangan pelayanan karantina harus dijalankan secara objektif, profesional, dan bebas dari intervensi kepentingan pribadi maupun pihak lain.

Selain itu, hasil pemeriksaan harus sesuai dengan kondisi sebenarnya, sementara setiap dokumen dan proses administrasi wajib disusun secara akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

Yonathan menambahkan, pencegahan korupsi harus didukung sistem pengendalian dan budaya kerja yang kuat, bukan hanya mengandalkan komitmen masing-masing individu.

Melalui program pembelajaran ini, KPK berharap seluruh pegawai Barantin mampu mengenali risiko korupsi sejak dini, menjaga independensi dalam mengambil keputusan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Ia menjelaskan, E-Learning ASN Berintegritas merupakan program jangka panjang KPK yang akan terus diperluas hingga 2029.

Sementara itu, Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kadir Karding, mengatakan penerapan program tersebut merupakan bentuk komitmen seluruh pegawai untuk menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan.

Menurut Abdul, integritas harus tercermin dalam tindakan dan keputusan sehari-hari, bukan sekadar menjadi komitmen tertulis.

Ia juga memberikan lima arahan kepada seluruh jajarannya, yakni membangun keteladanan dari setiap pemegang jabatan, menjaga integritas di seluruh titik pelayanan, mencegah penyalahgunaan kewenangan, mengikuti pembelajaran integritas, serta memperkuat kerja sama organisasi secara terukur.

Abdul turut menekankan pentingnya transformasi pelayanan melalui digitalisasi, integrasi proses bisnis, dan penyederhanaan prosedur tanpa mengabaikan fungsi utama karantina dalam melindungi sumber daya hayati Indonesia.

Di sisi lain, Kepala PPSDM Barantin, Wisnu Wasisa Putra, menjelaskan program tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Barantin dan KPK sekaligus menjadi salah satu proyek percontohan penguatan integritas ASN.

Sebanyak 5.938 pegawai Barantin dari seluruh Indonesia mengikuti pembelajaran melalui platform e-learning selama tiga hari. Materi disusun berdasarkan bidang tugas masing-masing kedeputian dan dilengkapi evaluasi pada tahap akhir.

Program ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dan integritas pegawai, khususnya petugas yang menangani verifikasi dokumen serta pemeriksaan segel karantina.

Dengan penguatan integritas dan profesionalisme aparatur, Barantin diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang lebih transparan, mudah, dan akuntabel, sekaligus mempersempit peluang terjadinya praktik korupsi dalam penyelenggaraan layanan karantina. (R)

KPK Ingatkan Direksi BUMD DKI Jakarta Patuhi Prinsip Tata Kelola dan Hindari Korupsi

KPK Dorong Revisi UU Tipikor untuk Penuhi Syarat Keanggotaan OECD, Target 2028

Pemprov Jateng Perkuat Pencegahan Korupsi, ASN Diminta Hindari Gratifikasi dan Benturan Kepentingan

Kabupaten Asahan Raih Predikat Istimewa sebagai Daerah Percontohan Antikorupsi 2026

KPK Perkuat Kerja Sama Global untuk Pulihkan Aset Korupsi di Luar Negeri

Asahan Perkuat Pendidikan Antikorupsi, Gandeng Jaksa hingga Manfaatkan Podcast