Kapolri Apresiasi Dukungan Komisi III DPR dalam Pengusutan Kasus Penyadapan Ilegal dan Dugaan Makar

Jakarta (buseronline.com) - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengapresiasi dukungan pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI terhadap upaya Polri mengungkap kasus dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping), akses ilegal (illegal access), hingga dugaan tindak pidana makar yang melibatkan sejumlah oknum pejabat tinggi Polri.

Dilansir dari laman Humas Polri, dukungan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Kapolri bersama Komisi III DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 12 November 2026.

Usai mengikuti rapat, Suyudi mengatakan Komisi III DPR RI pada prinsipnya mendukung langkah penyidik Bareskrim Polri untuk menuntaskan pengungkapan perkara tersebut.

"Pada prinsipnya, para pimpinan Komisi III dan anggota memberikan dukungan kepada kami, Polri, kepada para penyidik Bareskrim Polri, dalam mengungkap kasus illegal access, illegal tapping, dan juga tindak pidana makar," ujar Suyudi.

Menurutnya, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan sejumlah oknum pejabat tinggi Polri berinisial LSP, AN, EH, dan SU.

Kasus ini menjadi perhatian serius karena dugaan penyadapan ilegal tersebut diduga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, hingga elemen masyarakat.

Kapolri menegaskan, Polri akan terus mengoptimalkan proses penegakan hukum untuk menjawab keresahan masyarakat serta menindaklanjuti perhatian Presiden RI dan sejumlah tokoh yang diduga menjadi korban penyadapan ilegal.

Ia juga meminta masyarakat memberikan waktu kepada penyidik agar dapat bekerja secara profesional dan maksimal dalam mengungkap seluruh rangkaian perkara. "Berikan kami waktu untuk bisa menuntaskan dan menjawab ini semua kepada masyarakat," tegasnya.

Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Polri telah memaparkan perkembangan penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan dokumen elektronik, dan akses ilegal.

Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana turut serta, dilakukan secara bersama-sama, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar.

Pendalaman penyidikan terus dilakukan guna memastikan seluruh dugaan perbuatan dan keterlibatan pihak-pihak terkait dapat diungkap berdasarkan fakta serta alat bukti yang diperoleh penyidik. (R)

Ijazah Jokowi Telah Diuji Forensik, Polri Pastikan Tak Ada Pemeriksaan Ulang

Bareskrim Polri Bongkar Lima Kasus TPPO, 13 Korban dan 13 Tersangka Terungkap

Polri Ungkap Sosok Brigjen TK dalam Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo

Kapolri Instruksikan Jajaran Berantas Calo dan Pungli Rekrutmen Tenaga Kerja

Kapolri Luncurkan Program Poliran, Bantu Perluas Kesempatan Kerja bagi Masyarakat

Korlantas Polri Tegaskan SIM Belum Berlaku Seumur Hidup, Perpanjangan Tetap Lima Tahun