KPK Perluas Gerakan Antikorupsi di Lampung, Libatkan Kampus hingga Pelajar

Lampung (buseronline.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas gerakan antikorupsi di Provinsi Lampung dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Dilansir dari laman KPK, kampus, tokoh agama, komunitas, pemerintah daerah, dunia usaha, hingga pelajar dilibatkan dalam rangkaian kegiatan yang digelar pada 29 September hingga 2 Oktober 2026.

Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat partisipasi masyarakat sekaligus membangun budaya integritas dan pencegahan korupsi di lingkungan masyarakat.

Rangkaian kegiatan diawali dengan edukasi antikorupsi di Universitas Lampung (Unila), pada 29 September 2026. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Permas) KPK, Kunto Ariawan, mengatakan pendidikan antikorupsi telah diterapkan di sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia.

"Sebanyak 3.496 dari 3.939 perguruan tinggi di Indonesia telah mengimplementasikan pendidikan antikorupsi sebagai mata kuliah sisipan dalam kurikulumnya. Dan 1.963 di antaranya telah memiliki mata kuliah mandiri yang secara khusus memuat topik antikorupsi dan integritas," kata Kunto.

Menurutnya, penerapan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi harus dibarengi dengan keterlibatan aktif mahasiswa. Nilai integritas tidak cukup hanya dipahami secara teori, tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

KPK kemudian memperluas edukasi antikorupsi melalui lingkungan keagamaan. Pada Rabu (30/9/2026), KPK menggelar Lokakarya Penulisan Materi Keagamaan Antikorupsi di Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Lampung.

Sebanyak 20 tokoh agama, penyuluh agama, pendakwah, guru, dan tenaga pengajar keagamaan mengikuti kegiatan tersebut. Mereka didorong menyusun materi keagamaan yang mengandung pesan integritas dan mudah diterapkan masyarakat.

Selain itu, KPK menggelar Temu Komunitas dengan melibatkan 30 perwakilan komunitas, organisasi masyarakat (CSO), organisasi nonpemerintah (NGO), serta LSM di Lampung.

Forum tersebut menjadi wadah bertukar gagasan sekaligus memperkuat keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Pada sektor pemerintahan dan dunia usaha, KPK menggelar Sosialisasi Pendidikan Antikorupsi bersama Pemerintah Kota Metro di Kantor Wali Kota Metro, Kamis (1/10/2026).

Kegiatan itu melibatkan pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, serta pelaku usaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Lampung.

Sementara itu, upaya memperkuat gerakan antikorupsi di kalangan generasi muda dilakukan melalui Monitoring Aksi Integritas alumni Sinergi Integritas Muda Indonesia (SINTESIS).

Kegiatan tersebut diisi dengan diseminasi antikorupsi di Universitas Lampung serta sosialisasi permainan papan antikorupsi di SMAN 14 Bandar Lampung, Jumat (2/10/2026).

Kunto berharap berbagai kegiatan tersebut dapat memberikan dampak lebih luas dan tidak berhenti pada peserta yang hadir.

"Kami harapkan ada multiplying effect. Dari satu kegiatan ini akan nanti diturunkan kepada lebih banyak masyarakat, sehingga masyarakat selalu ingat terhadap apa yang tidak boleh dilakukan dan sesuatu yang dilarang (terkait korupsi)," ujarnya.

KPK menilai keterlibatan berbagai elemen masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem integritas yang berkelanjutan. Nilai antikorupsi diharapkan tidak hanya dipahami melalui kegiatan edukasi, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan kolaborasi antara kampus, tokoh agama, komunitas, pemerintah, dunia usaha, dan generasi muda, gerakan antikorupsi di Lampung diharapkan semakin kuat dan mampu mendorong terciptanya masyarakat yang transparan, akuntabel, serta berintegritas. (R)

Nawal Dorong Penguatan Layanan Terpadu untuk Tekan Kekerasan Perempuan dan Anak

KPK Perluas Edukasi Antikorupsi di Jawa Tengah, Sasar Mahasiswa hingga Tokoh Agama

KPK Petakan Anomali Perencanaan, Anggaran, dan Pengadaan di Pemprov Kaltim

KPK Dorong Pengelolaan PI 10 Persen Migas Kaltim Beri Manfaat Lebih Luas

28 Pasang Pelajar Temanggung Ikuti Integrity Champion 2026

KPK dan MA Perkuat Integritas Pimpinan Pengadilan melalui PRISMA Batch IV