KPK dan MA Perkuat Integritas Pimpinan Pengadilan melalui PRISMA Batch IV

"Setiap celah penyimpangan, sekecil apa pun, perlu segera dikenali dan ditutup. Potensi suap tidak selalu bermula dari perkara besar, sehingga kepekaan terhadap setiap bentuk pemberian dan keberanian untuk melaporkannya menjadi bagian penting dalam menjaga kebersihan lembaga peradilan," kata Arief.

Ia menambahkan, respons terhadap indikasi penyimpangan menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan. Aparatur perlu memiliki kesiapsiagaan untuk mengenali berbagai risiko pelanggaran dan mengambil tindakan yang tepat.

Arief juga mengingatkan pentingnya peran keluarga dalam menjaga integritas aparatur peradilan. Menurutnya, pola hidup yang wajar dan tidak berlebihan dapat membantu membentuk kebiasaan berintegritas, baik ketika menjalankan tugas maupun dalam kehidupan pribadi.

Melalui kerja sama KPK dan MA, PRISMA diharapkan mampu memperkuat kapasitas pimpinan pengadilan dalam membangun lingkungan kerja yang berintegritas, menutup celah potensi korupsi, serta menjaga independensi dan profesionalisme proses peradilan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi (ACLC) KPK Yonathan Demme Tangdilintin, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan (Pusdiklat Menpim) MA Darmoko Yuti Witanto.

Kemudian, Pimpinan Yayasan Daarut Tauhid KH Abdullah Gymnastiar, Sekretaris BSDK MA RI Ach Jufri, serta para Hakim Tinggi dan Hakim Yustisial pada Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan MA. (R)

28 Pasang Pelajar Temanggung Ikuti Integrity Champion 2026

KPK Dorong Mahasiswa Sampaikan Pesan Antikorupsi Lewat Komik

KPK Tangkap Bupati Bolmut, Diduga Patok Fee Proyek hingga 10 Persen

KPK Ajak Generasi Muda Jadikan Integritas sebagai Kebiasaan

KPK Petakan 12 Risiko Korupsi di Perguruan Tinggi

KPK Temukan 41 Anomali Tata Kelola Pemda Sumut, PBJ Paling Rawan